 |
| Kakanwil Kemenag Sumsel, DR HM Alfajri Zabidi MM MPdI saat mendampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H Yandri Susanto SPt ketika mengunjungi Kanwil Kemenag Sumsel, (foto/lan) |
PALEMBANG, SP - Ketua Komisi VIII DPR RI, H Yandri Susanto SPt didampingi Wakil Ketua H Marwan Dasopang beserta 14 anggota Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel, Rabu (18/12).
Mereka diterima langsung oleh Kakanwil Kemenag Sumsel, DR HM Alfajri Zabidi MM MPdI didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, H Abadil, para kepala bidang dan pembimas, serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Sumsel di Aula Kanwil. Pertemuan ini sendiri dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga 12.30 WIB.
Banyak hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut seperti persoalan haji, persoalan penyuluh agama, persoalan kerukunan, persoalan pendidikan madrasah. Termasuk soal implementasi PMA Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. “Kami datang untuk mencari informasi tentang kondisi pembangunan keagamaan di Sumatera Selatan. Informasi-informasi ini nantinya akan kami tindaklanjuti sesuai kapasitas kami sebagai wakil rakyat. Karena keterbatasan waktu pertemuan, apabila ada persoalan dari Kemenag Sumsel yang butuh bantuan kami, silakan disampaikan secara tertulis. Tim kami juga nanti meminta data-data yang kami perlukan,” tutur Ketua Komisi VIII Yandri.
Kakanwil Kemenag Sumsel HM. Alfajri Zabidi mengucapkan selamat datang kepada Komisi VIII DPR RI. Dirinya bersyukur karena Kanwil Kemenag Sumsel menjadi salah satu lokus yang dituju Komisi VIII dalam kunjungan kerja ke Sumsel. “Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk membagi informasi sekaligus tempat berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan keagamaan di Sumsel,” tutur Fajri.
Menurut Fajri, selama ini Kemenag Sumsel bersama pemerintah daerah dan pihak terkait telah berusaha semaksimal mungkin menyukseskan pembangunan keagamaan di Sumsel. Mulai peningkatan pelayanan haji, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, hingga peningkatan kualitas pendidikan baik formal dan non formal.
“Untuk pelayanan haji misalnya, sejak beberapa tahun lalu kita telah melaksanakan kebijakan manasik haji sepanjang tahun. Ini sebagai upaya membantu para jamaah calon haji yang sebagian besar atau sekitar 34 persen lulusan SD, untuk lebih bisa memahami rukun, wajib, dan sunah haji sehingga kualitas ibadah mereka lebih optimal. Kita juga melakukan inovasi pendaftaran haji mobile sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kemenag Kabupaten/Kota untuk mendaftar haji seperti yang terjadi selama ini. Terkait kerukunan, pemerintah telah membangun enam rumah ibadah lintas agama di Jakabaring, yang jadi simbol kerukunan umat beragama. Tentu saja, masih ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan lebih memotivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Sumsel,” harap Fajri. (Lan)
