Musi Rawas, SP - Bertempat diruang Bina Praja kabupaten Musi Rawas audensi Aliansi Kami Peduli Petani (AKPP) kabupaten Musi Rawas yang digawangi oleh Efendi, M Sancik, Syarif dan Rike membahas atas apa yang menjadi keluhan kelompok tani yang terdampak akibat proyek rehabilitasi D.I di kabupaten Musi Rawas, Selasa (24/08/2021).
Audensi diterima oleh asisten l Heriyanto, asisten ll Aidil Rusman perwakilan SKPD terkait seperti dinas PUCK, dinas Pertanian, dinas Perikanan.
Dalam pertemuan tersebut mencuat beberapa keluhan dan kendala Pemkab Musi Rawas dalam menertibkan saluran Irigasi yang mengaliri persawahan petani.
Pertanyaan dan permintaan langsung diberikan oleh Efendi selaku perwakilan kelompok tani yang menyatakan salah satu tahapan awal yang menjadi pemicu berkurangnya debit air bagi petani adalah Perda tata air yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.
Dia juga meminta pihak Pemkab untuk lebih intens menjaga tata kelola air dengan memberikan pengawasan yang ketat terhadap perilaku pemakai air yang lain seperti petani kolam contohnya, hal ini menjadi ranah dinas perikanan.
Menurut Efendi pembentukan Satgas tata kelola air sudah sangat mendesak apabila Musi Rawas masih ingin dikenal sebagai lumbung pangan bagi provinsi Sumsel hal ini juga selaras dengan instruksi presiden bahwa suatu daerah wajib menjaga status kedaulatan pangan.
Efendi juga meminta kepada penegak hukum (APH) untuk memberikan tindakan tegas atas dugaan Premanisme dalam pembagian air irigasi.
Sementara Sancik lebih kepada penekanan untuk memberikan ruang yang cukup luas bagi petani dalam mengerjakan persawahannya, mengingat untuk menjadi petani bukan perkara mudah.
Sedangkan Syarif menekankan agar Pemkab Musi Rawas memberikan langkah konkrit atas temuan-temuan di lapangan dan dilaporkan lintas vertikal sebagai leading sektornya seperti pihak Pemprov Sumsel dalam hal ini dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
Senada juga diungkap oleh Rike, aktivitis ini meminta sanksi hukum yang berat kepada pelaku sodet air. Mengingat, begitu air merupakan kebutuhan yang menghidupi kebutuhan masyarakat banyak.
Sementara itu Supardi yang berkapasitas sebagai sekretaris kelompok tani Maju Karya desa Air Satan menginginkan agar pihak Pemkab memberikan rasa keadilan bagi petani.
" Permintaan ini saya tujukan kepada Bupati Musi Rawas agar memberikan rasa keadilan bagi petani pengguna air, kalau pun bisa beriringan dengan petani kolam kami juga tidak menolak, mengingat mereka juga seperti kami yang butuh air" pintanya.
Menanggapi tuntutan dan keluhan AKPP dan kelompok tani, asisten ll Aidil Rusman menjanjikan akan segera merespon apa yang sudah menjadi tuntutan petani dan pihak AKPP. Terlepas seperti apa nanti kebijakan yang dihasilkan semoga nanti ada keputusan jalan tengahnya.
" Untuk revisi Perda kita setuju, begitu pun pembentukan satgas tata kelola air, terkhusus untuk pembagian seimbang antara petani sawah dan kolam, untuk kolam nanti akan kita stop jangan ada penambahan apabila letaknya mengganggu aliran saluran Irigasi " tegasnya.
Tambah Aidil Rusman, kesulitan pihak Pemkab dalam memberikan kebijakan adalah karena kewenangan tata kelola air yang diatas 4 ribu Ha adalah milik provinsi.
Ditempat yang sama perwakilan dari dinas PUCK kabupaten Musi Rawas Feri memberikan alternatif agar carut-marut penggunaan air dimulai dari penataan di aliran Primer terlebih dahulu agar bisah mempermudah mengimplementasikan keputusan pihak Pemkab.
" Yang menjadi kompleks karena aliran saluran Irigasi melintasi kota Lubuklinggau dan kabupaten Musi Rawas, acuan kita hanya kepada perda nomor 10 tahun 2010 itu pun dengan kewenangan terbatas karena ruang lingkup wilayah sudah diatas kewenangan kabupaten. Tetapi pihak PUCK akan tetap memberikan yang terbaik bagi petani sawah yang berada di kabupaten Musi Rawas " jelasnya.
Audensi kemudian ditutup dengan janji oleh asisten ll untuk segera merealisasikan tuntutan dan menampung keluhan dari petani sawah dikabupaten Musi Rawas. (Efran)
