MUBA, SP - Camat Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) buka Rapat Koordinasi dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi Pemdes, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan guna Peningkatan Kinerja Pelayanan Kemasyarakatan, yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Babat Toman, Kamis (16/11/2023).
Camat Babat Toman Heru Kharisma SIP MSi mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Babat Toman dengan menyampaikan beberapa agenda program pemerintah desa termasuk menyerap dan membahas permasalahan yang ada di setiap desa.
Selain itu, rakor ini juga meningkatkan koordinasi agar tercipta suatu sinergi dalam penyelenggaraan antara pemerintahan Kecamatan Babat Toman dengan pemerintahan desa
"Alhamdulillah rakor kali ini dihadiri Plt Kadis PMD. Banyak usulan dan persoalan yang kita serap, salah satu pembahasan yang menarik adalah permasalahan batas desa, dan Insya Allah akan digarap pada tahun 2024 mendatang," pungkasnya.
Sementara, Plt Kepala Dinas PMD Erdian Syahri SSos MSi pada kesempatan itu didampingi Bidang PED, Bidang Pemdes, dan bidang lainnya, menyampaikan beberapa arahan penting untuk diketahui dan ditindak lanjuti oleh para penyelenggara Pemerintah Desa.
Erdian juga menghimbau agar para kades menjalin sinergitas dengan pemangku kepentingan yang ada di desa. "Rakor di Babat Toman hari ini adalah rangkaian yang kedua setelah pagi tadi kita mengadakan di Sanga Desa. Kegiatan ini adalah rapat sekaligus guna mengetahui permasalahan apa yang ada di setiap pemerintahan desa, terutama masalah tertib administrasi Pemdes, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan," jelas Erdian.
Lebih lanjut Erdian mengatakan, dengan kegiatan ini, pihaknya telah mendengar langsung keluhan dari pemerintah desa dalam dua kecamatan tersebut, hal ini guna evaluasi dan ditindak lanjuti, baik dengan stakeholder maupun permasalahan yang dapat ditangani oleh pihak PMD sendiri.
Dari beberapa permasalahan yang ada disetiap desa, dirinya mengaku lebih dominan dengan permasalahan tapal batas, karena tertib administrasi kepemerintahan daerah itu diawali dengan masalah batas yang sudah "dipayungi" dengan aturan hukum secara permanen.
"Secepatnya kita akan bahas terkait dengan perbup masalah batas desa ini," pungkasnya. (Ch@)
