 |
| Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim |
PALEMBANG, SP - Lantaran dilakukannya realisasi janji Ratu Dewa Prima Salam (RDPS) pembagian seragam gratis untuk siswa tahun ajaran baru, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melakukan perubahan anggaran.
Sekretaris Daerah Palembang Aprizal Hasyim mengatakan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sektor pendidikan untuk alokasi pembagian seragam pramuka gratis siswa kelas 1 SD dan 1 SMP.
"Insya Allah dalam anggaran perubahan nanti, kita juga akan mengupayakan untuk memberi gratis seragam Pramuka siswa baru," katanya, Kamis (17/7/2025).
Sejak Senin (14/6/2025), Pemkot Palembang telah membagikan terlebih dahulu seragam putih-merah di sejumlah SD, dan akan dilanjutkan terus secara bertahap untuk semua siswa baru di tahun ajaran baru ini.
"Ini akan melengkapi bantuan seragam (merah putih, putih biru) yang sudah kita mulai," katanya.
Dengan rincian penerima seragam gratis terdiri dari 19.077 siswa kelas 1 SD Negeri dan 19.392 siswa kelas 7 SMP Negeri dengan total 39.099 siswa. Program ini menyasar siswa baru di 249 SD Negeri dan 61 SMP Negeri di seluruh Kota Palembang.
Berdasarkan data perubahan APBD 2024, pemkot menambah APBD-P sebesar Rp75 miliar untuk kelancaran pendidikan di Palembang sedangkan untuk Dinas Kesehatan bertambah sebesar Rp92 Miliar.
Sementara dari data nasional, anggaran pendidikan seluruh Indonesia tahun lalu, sebesar Rp347,09 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah. Anggaran tersebut dipakai untuk pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa.
Termasuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, TPG untuk 1,5 juta guru Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.
Aprizal mengatakan, langkah pemkot memberikan seragam gratis juga untuk mencegah adanya laporan pungutan paksa terkait pembelian seragam di konveksi tertentu oleh pihak sekolah.
"Kita pastikan bila ada Kepala sekolah di Palembang yang bermain api dalam hal ini, kita berikan tindakan. Sekali lagi, kita pastikan bila adanya laporan masyarakat kita akan tindak tegas," katanya.
Sementara kata Kepala Dinas Pendidikan Palembang Adrianus Amri, anggaran pendidikan tidak berdampak langsung dari kondisi efisiensi. Namun memang tetap membutuhkan pengawasan untuk memastikan pemanfaatan dana sesuai kebutuhan.
“Kami memahami bahwa sektor pendidikan tidak terkena dampak langsung dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Namun, kami mengingatkan agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai kebijakan yang berlaku," jelasnya.
Amri pun menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Karena setiap dana yang dialokasikan harus memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
"Kita harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik dalam penyediaan sarana prasarana maupun peningkatan kualitas pengajaran," katanya. (Ara)
