PALEMBANG,SP - Sebanyak 3.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang setidaknya dalam lima tahun ini mesti diselesaikan.
Kabar baiknya, dari 3.200 RTLH Kota Palembang saat ini, sebanyak 500 unit rumah akan dilakukan perbaikan dalam program bedah rumah.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Palembang Ratu Dewa saat menerima audiensi dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Rabu (15/10/2025). Bedah rumah ini menjadi salah satu kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Palembang dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Walikota Ratu Dewa menyampaikan usulan agar bantuan difokuskan pada kawasan bantaran Sungai Musi dan wilayah sekitarnya, yang masih banyak dihuni masyarakat dengan kondisi rumah tidak layak.
"Di bantaran Sungai Musi masih banyak warga dengan rumah tidak layak huni. Saya berharap program ini bisa menyasar daerah tersebut. Selain bermanfaat bagi warga, hal ini juga berdampak positif bagi sektor pariwisata, karena wajah kota akan semakin tertata," jelas Ratu Dewa.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Palembang berharap langkah nyata tersebut dapat mempercepat upaya mewujudkan Palembang bebas rumah tak layak huni, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan.
Perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Andre, menyampaikan apresiasinya terhadap respons cepat yang ditunjukkan Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti program sosial tersebut.
"Harapan kami, penerima manfaat nantinya benar-benar tepat sasaran berdasarkan data yang ada," kata Andre.
Program bantuan ini merupakan dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Yayasan Buddha Tzu Chi yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Tujuannya tidak hanya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni, tetapi juga untuk mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah, sekaligus mengurangi beban pemerintah daerah.
Andre menjelaskan, Tzu Chi akan mengerahkan relawan untuk melakukan survei lapangan guna memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria prioritas.
"Kami akan memprioritaskan keluarga dengan anggota yang lebih banyak, lansia, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau memungkinkan, lokasi penerima program juga berdekatan agar lebih mudah dalam pelaksanaan," katanya. (Ara)
