PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota Palembang menunjukkan optimisme tinggi dalam memperkuat fondasi ekonomi di awal tahun 2026.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Persiapan Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di Kantor Bappeda, Selasa (10/2/2026).
Dalam arahannya, Sekda Aprizal yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, menekankan Palembang kini berada dalam pertumbuhan ekonomi yang positif.
Berdasarkan data BPS hingga Triwulan III 2025, ekonomi Palembang mampu melesat di angka 5,82%.
Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibanding Triwulan I (5,14%) dan Triwulan II (5,60%).
"Capaian ini adalah buah dari sinergi kita semua. Namun, kita tidak boleh cepat puas. Amanat RPJMN menargetkan ekonomi nasional tumbuh 8% di 2029, dan Palembang harus menjadi motor penggerak utama untuk mewujudkan itu," ujar Aprizal di hadapan jajaran OPD dan instansi vertikal.
Sekda menegaskan, ada 9 langkah konkret yang menjadi mandat dari Pemerintah Pusat yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
9 poin krusial tersebut meliputi, percepatan realisasi APBD untuk stimulus ekonomi, peningkatan investasi (PMA dan PMDN).
"Kemudian akselerasi proyek infrastruktur daerah, pengendalian harga bahan pokok (inflasi), pencegahan perdagangan ilegal (ekspor-impor)," beber dia.
Selain itu, lanjut Sekda, ada perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pangan berbasis potensi lokal, penguatan industri manufaktur dan penyederhanaan perizinan berusaha.
"Melalui rapat ini, saya berharap lahir rencana aksi yang terukur. Kita harus menyatukan energi agar Palembang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi benar-benar menjadi kota yang berdaya dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya," tegasnya.
Sekda juga memberikan apresiasi khusus kepada unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia, hingga BPS yang telah berkolaborasi dalam pengawalan ekonomi sepanjang tahun lalu.
Untuk tahun 2026, ia memberikan instruksi tegas kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar disiplin memberikan pelaporan data real-time ke sistem pusat paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
Sementara Kepala Bappeda Kota Palembang, Dr. Korlena, menegaskan Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan evaluasi krusial terhadap performa pelaporan tahun 2025 serta penyatuan visi untuk menghadapi tahun 2026.
Menurut Dr. Korlena, konsistensi dalam menginput data pada sistem pelaporan pusat menjadi prioritas utama. Hal ini karena potret pertumbuhan ekonomi Palembang dipantau secara langsung dan kontinu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Rakor ini bertujuan menyatukan langkah untuk 2026. Pak Sekda selaku Ketua Tim sudah mengarahkan agar seluruh OPD tetap konsisten. Mengapa? Karena di situlah potret ekonomi kita terlihat setiap bulannya," ujar Dr. Korlena.
Sebagai bentuk motivasi, Pemerintah Kota Palembang memberikan penghargaan khusus kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai paling disiplin dalam pelaporan. Bappeda, yang berperan sebagai sekretariat tim, memantau ketat proses ini.
"Kami sebagai sekretaris terus mendampingi OPD dalam proses input data. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi Bapak Wali Kota agar OPD tetap semangat. Kita ingin di tahun 2026 ini, kedisiplinan tersebut tidak kendor demi menjaga stabilitas ekonomi Palembang," katanya. (Ara)
