PALEMBANG,SP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) dengan meningkatkan penemuan dan pengobatan kasus di tengah masyarakat.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Palembang Yudhi Setiawan mengatakan saat ini angka penemuan kasus baru TB di Palembang mencapai sekitar 73 persen atau sekitar 6.000 penderita yang telah diobati dari estimasi total kasus lebih dari 9.000 orang.
Dinkes menargetkan angka pengobatan dapat mencapai 90 persen agar penyebaran penyakit menular tersebut semakin terkendali. Semakin banyak penderita TB ditemukan dan diobati, maka tingkat penularan di masyarakat juga akan semakin rendah.
"TB ini penyakit menular. Kalau penderita cepat ditemukan lalu diobati, maka rantai penularannya bisa ditekan," katanya usai FGD Strategi Pembiayaan TBC Palembang, Rabu (13/5/2026).
Untuk mendukung penanganan TB, pembiayaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Palembang yang digunakan antara lain untuk pengadaan Kit Tes Cepat Molekuler (TCM) guna membantu diagnosis TB. Selain itu, penanganan juga didukung dana APBD Kota Palembang.
Saat ini layanan pemeriksaan dan pengobatan TB tersedia gratis di 42 puskesmas serta lebih dari 30 rumah sakit di Palembang. Warga yang mengalami gejala seperti batuk berdahak berkepanjangan, demam meriang, hingga sesak napas diimbau segera memeriksakan diri.
Dinkes memastikan seluruh masyarakat tetap akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan TB di puskesmas, baik memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun tidak. Jika dinyatakan positif TB, pasien akan memperoleh obat dan pengobatan gratis selama enam bulan. Bahkan untuk pasien TB Multi Drug Resistant (MDR) atau TB kebal obat juga tetap ditanggung pemerintah.
Menurut Dinkes, penanganan TB tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan ekonomi. Sebagian besar penderita TB berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah sehingga perbaikan lingkungan, gizi, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam penanggulangan penyakit tersebut.
Sebagai langkah penguatan penanganan di tingkat masyarakat, Dinkes Palembang juga akan meluncurkan program Kelurahan Siaga TB pada Juni mendatang. Program yang merupakan konsep dari Kementerian Kesehatan itu akan menggerakkan kader di tingkat kelurahan untuk membantu menemukan kasus TB, mengedukasi warga, hingga mendorong penderita agar mau memeriksakan diri dan menjalani pengobatan.
Pada 2026, sedikitnya 20 kelurahan ditargetkan menjadi Kelurahan Siaga TB, terutama di wilayah dengan angka kasus tinggi seperti Kecamatan Sukarame, Sako, dan sejumlah wilayah lainnya.
Dinkes mengakui stigma masyarakat masih menjadi tantangan besar dalam penanganan TB. Banyak penderita menganggap TB sebagai penyakit yang memalukan sehingga enggan memeriksakan diri maupun berobat.
Padahal, satu penderita TB aktif dapat menularkan penyakit kepada 10 hingga 15 orang dalam setahun. Meski tidak semua orang yang tertular akan sakit karena dipengaruhi daya tahan tubuh, sekitar 10 persen di antaranya berpotensi menjadi penderita TB aktif.
"Ini yang menjadi kendala kita. Banyak masyarakat masih malu untuk memeriksakan diri, padahal TB bisa disembuhkan jika rutin berobat," jelasnya.
Untuk mendukung program penanggulangan TB, Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan anggaran APBD sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per tahun.
"Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp4 miliar untuk penanganan TB di Palembang," katanya. (Ara)
