PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota Palembang mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Ahmad Bastari, saat mewakili Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka Kuliah Umum yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sabtu (10/10).
Mengusung tema “Mewujudkan Keadilan Melalui Penegakan Hukum yang Humanis”, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Mohammad Nasir, S.H., M.H., dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H.
Dalam sambutannya, Ahmad Bastari mengapresiasi inisiatif DPP Gencar dalam menyelenggarakan kuliah umum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan pemahaman sekaligus membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang cepat, tetapi juga kepastian prosedur dan kejelasan dalam setiap proses pelayanan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan penertiban terhadap pelanggaran harus dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
“Demikian pula dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran itu sendiri. Penindakan juga harus dilaksanakan secara profesional,” kata Bastari.
Lebih lanjut, Bastari menyampaikan bahwa upaya mewujudkan Kota Palembang yang tertib dan sejahtera tidak dapat hanya mengandalkan peraturan maupun peran aparat penegak hukum. Kesadaran masyarakat untuk memahami, menghormati, dan menaati aturan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman dan tertib.
“Diperlukan juga keselarasan hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bastari, kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan terhadap hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Karena itu, diperlukan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
“Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” tuturnya.
Ia juga berharap DPP Gencar dapat terus menjadi mitra positif Pemerintah Kota Palembang, terutama dalam mendorong edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati aturan.
“Saya berharap ke depan, DPP Gencar dapat terus berkelanjutan sebagai mitra positif Pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan edukasi hukum,” harapnya.
Atas nama Pemerintah Kota Palembang, Bastari berharap kuliah umum tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kemitraan dan langkah nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan pemahaman hukum di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan profesionalisme, kepastian prosedur, dan pendekatan humanis tanpa mengabaikan ketegasan terhadap pelanggaran.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya kesadaran hukum demi mewujudkan Kota Palembang yang aman, tertib, dan sejahtera. (Ara)
