PAGAR ALAM,SP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam memusnahkan barang bukti dari 63 perkara tindak pidana umum, Kamis (19/11/2026). Pemusnahan yang berlangsung di Kantor Kejari Pagar Alam tersebut turut dihadiri Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si.
Dari total 63 perkara tersebut, sebanyak 49 perkara merupakan kasus narkotika, 11 perkara orang dan harta benda (OHARDA), serta tiga perkara keamanan negara dan ketertiban umum (KAMNEGTIBUM).
Dalam pemusnahan itu, barang bukti narkotika yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 322,02 gram, ganja seberat 4.239,64 gram, serta 17 butir ekstasi. Selain itu, terdapat sejumlah barang pendukung lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti dari perkara OHARDA dan KAMNEGTIBUM juga turut dimusnahkan, di antaranya senjata tajam, pakaian, telepon genggam, surat-menyurat, serta berbagai barang lainnya.
Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum sekaligus bentuk komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan Kejaksaan dalam menangani berbagai tindak pidana, terutama pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Menurutnya, kerja sama antarinstansi penegak hukum diperlukan agar proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Dr. Ira Febrina, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan terhadap barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga dihadiri Kabag Ops Polres Pagar Alam Kompol Mursal Mahdi, S.H., M.M., serta jajaran Kejaksaan Negeri Pagar Alam.
Pemusnahan barang bukti tersebut sekaligus menjadi wujud sinergi aparat penegak hukum dalam memastikan setiap penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. (***)
