BANDUNG,SP – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mempersiapkan langkah penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB). Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta genangan air yang kerap terjadi di Kota Palembang.
Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan mengutus Asisten I Pemkot Palembang, Sulaiman Amin, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan kunjungan dan mempelajari penerapan KSB di Kota Bandung.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi atas pengalaman Palembang menghadapi bencana kabut asap akibat karhutla. Terlebih, beberapa waktu lalu Palembang sempat mengalami hampir tiga bulan tanpa hujan yang menyebabkan kebakaran lahan meluas dan kualitas udara memburuk hingga Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menembus angka di atas 800.
Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari terganggunya kegiatan belajar mengajar hingga pekerjaan dan kesehatan warga.
Dari pengalaman itu, Pemkot Palembang menilai penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kampung juga harus diperkuat agar mampu melakukan tindakan awal sebelum bantuan datang.
Kampung Siaga Bencana merupakan sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Warga diberikan pengetahuan, pelatihan, serta keterampilan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar ketika terjadi bencana.
Dalam pembelajaran di Bandung, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi perhatian Pemkot Palembang.
Pertama, mengenali potensi ancaman bencana di setiap wilayah. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengetahui kampung yang rawan genangan, kawasan yang terdampak kabut asap, hingga lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran lahan.
Pemetaan tersebut penting karena setiap daerah memiliki karakteristik ancaman berbeda. Bandung memiliki potensi gempa dan banjir karena kondisi geografisnya, sedangkan Palembang lebih menghadapi ancaman karhutla dan genangan air akibat karakteristik wilayah rawa.
Kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan terlatih. KSB tidak cukup hanya dibentuk melalui kegiatan seremonial atau pemasangan spanduk, tetapi harus didukung relawan yang memiliki kemampuan menghadapi situasi darurat.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung, Yuliana Dewi, ST., MAP, menjelaskan bahwa masyarakat di Bandung mendapatkan pelatihan kebencanaan, termasuk penyusunan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam penanganan bencana.
"Selain menjadi kesejahteraan sosial, akan ada pelatihan untuk masyarakat Bandung. Pelatihan relawan untuk bencana alam. Bahkan kita menyusun SDM-nya," jelas Yuliana.
Pelatihan tersebut mencakup kemampuan evakuasi, pertolongan pertama, pemadaman api skala kecil, penyampaian peringatan dini, hingga pemanfaatan media digital untuk komunikasi darurat.
Konsep ini nantinya diharapkan dapat diterapkan di Palembang dengan membentuk tim relawan di setiap kampung yang menjadi prioritas.
Ketiga, menjadikan KSB sebagai gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sesaat. Bandung menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat melalui latihan rutin, simulasi kebencanaan, komunikasi ant warga, serta budaya gotong royong.
"Informasi pembentukan KSB kegiatannya lebih menarik dan interaktif. Masyarakat menjadi pelaku utama bukan hanya peserta, output dapat dirasakan luas seluruh warga, menggunakan media digital dan komunikasi modern, KSB menjadi gerakan berkelanjutan bukan kegiatan sesaat," tegas Yuliana.
Pengalaman Bandung juga memberikan gambaran mengenai dukungan pembiayaan program. Pembentukan KSB di kota tersebut sejak awal dirancang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa harus menunggu bantuan dari Kementerian Sosial.
Menurut Yuliana, inisiasi pembentukan KSB telah dipikirkan selama tiga tahun melalui proses perencanaan, penganggaran, dan sosialisasi secara bertahap.
Setiap kecamatan yang menjadi prioritas mendapatkan anggaran sekitar Rp136 juta untuk pembentukan KSB. Dana tersebut digunakan untuk sosialisasi, pelatihan lintas sektor, serta melibatkan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Kita harus ada sosialisasi kepada kecamatan, adanya program ini, termasuk lintas sektor dan CSR di Kota Bandung," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Edison, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari secara langsung mekanisme pembentukan KSB, termasuk kebutuhan, persyaratan, dan landasan yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, pembelajaran dari Bandung menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mitigasi bencana di Palembang, terutama menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau dan genangan air saat musim hujan.
"Kami bisa melakukan penilaian dari Kampung Siaga Bencana di Bandung untuk bisa diterapkan di Palembang. Apa saja yang dibutuhkan dalam pembentukan Kampung Siaga Bencana, apa legitimasi mitigasi yang diperlukan," ujarnya.
Melalui pembelajaran tersebut, Pemkot Palembang berharap pembentukan Kampung Siaga Bencana nantinya tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga gerakan bersama masyarakat.
Dengan adanya relawan terlatih, pemetaan wilayah rawan, serta sistem komunikasi darurat yang terorganisasi, setiap kampung diharapkan memiliki kemampuan melakukan langkah awal penyelamatan ketika bencana terjadi, sembari menunggu bantuan dari petugas terkait. (rill)
