PALEMBANG,SP – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang mendapat pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di kawasan 15 Ulu, Jakabaring.
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan dalam program MBG berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan kecukupan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim menemukan sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi. Mulai dari lingkungan sekitar dapur yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP), tempat pembuangan sampah yang masih bercampur, kondisi atap bangunan yang terlalu rendah, hingga area memasak yang membutuhkan pembersihan lebih lanjut.
Secara keseluruhan, terdapat 17 poin evaluasi yang menjadi catatan pemerintah. Selain persoalan kebersihan dan fasilitas, kekurangan tenaga petugas juga ditemukan di lokasi.
Bahkan, salah satu SPPG diminta mengikuti pelatihan ulang lantaran dinilai belum sepenuhnya memahami SOP yang telah ditetapkan.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, pengawasan terhadap dapur MBG merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto berjalan sesuai ketentuan.
"Pengawasan ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan program MBG benar-benar berjalan optimal, mulai dari proses pengolahan hingga makanan diterima masyarakat dalam kondisi aman dan memenuhi standar kesehatan," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah tidak ingin pelaksanaan program MBG justru menimbulkan persoalan baru akibat pengelolaan dapur yang tidak sesuai standar.
Dari total 221 SPPG di Palembang, sebanyak 216 titik telah memenuhi standar kesehatan. Sementara itu, 214 titik dinyatakan telah memenuhi persyaratan higienitas.
"Seluruh catatan hasil sidak harus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola SPPG. Kami akan terus melakukan pengawasan agar setiap kekurangan segera diperbaiki dan tidak mengganggu kualitas makanan maupun keselamatan penerima manfaat," ujarnya.
Pemkot Palembang juga akan mengoptimalkan pengawasan melalui satuan tugas (satgas) khusus yang telah dibentuk. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar seluruh SPPG dapat menjalankan operasional sesuai standar yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, menjelaskan bahwa aspek higienitas dalam pelaksanaan MBG harus diperhatikan sejak bahan pangan diterima hingga makanan didistribusikan.
"Pengawasan higienitas tidak hanya dilakukan saat makanan dimasak. Tetapi harus dimulai sejak bahan pangan diterima, disimpan, diolah, dikemas, sampai didistribusikan kepada penerima manfaat," katanya.
Ia menyebutkan, sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Palembang telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat.
Menurutnya, setiap SPPG wajib memastikan minimal 50 persen ditambah satu orang dari total relawan telah mengikuti pelatihan. Ketentuan tersebut mencakup juru masak, petugas penyimpanan, hingga petugas pengemasan makanan.
Selain pelatihan, penerapan standar kebersihan juga harus menjadi perhatian seluruh petugas. Penggunaan alat pelindung diri (APD), penutup kepala, serta pengaturan suhu penyimpanan bahan pangan wajib dilakukan sesuai ketentuan.
"Petugas juga harus memperhatikan penggunaan APD dan penutup kepala. Pengaturan suhu penyimpanan makanan harus sesuai standar, termasuk tidak diperbolehkannya membawa telepon genggam ke area memasak," katanya. (Ara)
.webp)
