 |
BANYUASIN, SP - Organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin, melakukan aksi damai di kantor Kejari Banyuasin, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan hasil investigasi tim JPKP terkait dana desa, yang tidak transparan kepada masyarakat, Rabu (15/01)
Terpantau dilapangan dimana puluhan massa membawa karton berisikan kritikan, toa dan bendera organinasi JPKP longmarch dari kolam retensi Pemkab setempat menuju ke kantor Kejari Banyuasin.
Ketua JPKP Kabupaten Banyuasin sekaligus selaku korak dalam orasinya Indo Sapri menuturkan sebagai organisasi yang memiliki Visi dan Misi Menjadi mitra sosialisasi program pemerintah. Serta mengawal setiap program pusat agar terealisasi secara utuh, supaya tujuan awal DD mensejaterakan rakyat dapat terwujud sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam setiap penggunaan dana tersebut.
"Kami meminta kepada Kejari untuk melakukan audit penggunaan Dana Desa, Desa Meranti, Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh, Desa Buana Mukti Kecamatan Palau Rimau, Desa Sungai Naik Kecamatan Rantau Bayur. Kami minta Kejari melakukan proses audit terhadap 4 desa tersebut," kata dia.
Lanjutnya, jika tidak ada upaya dari Kejari maka kita akan membawa masa yang lebih banyak lagi. "Kami minta kejari bekerja sesuai dengan laporan yang kami sampaikan," tegas dia.
Sementara itu, Kejari Banyuasin Hendro Kasi Datun, menyampaikan, permasalahan ini akan disampaikan kepada bidang terkait dan kepala Kejari. "Kami mohon kesabarannya," singkat dia. (Adm)
