 |
| Wakil Komisi V DPRD Sumsel, Syaiful Padli. SP/Ody |
PALEMBANG, SP - Pemerintah mulai menaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 sejak 1 Januari 2021.
Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 yang semula Rp 25.500 naik menjadi Rp 35.000.
Terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 ini, anggota DPRD Sumsel turut angkat bicara.
Wakil ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli, mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi kado buruk pemerintah kepada masyarakat Indonesia.
"Pertama ini adalah kado buruk dari pemerintah untuk rakyat Indonesia. Kami sampaikan belasungkawa atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dari Rp25.500 menjadi Rp35.000 untuk kelas 3," kata dia, Rabu (6/1/2021).
Kenaikan iuran yang terjadi, menurutnya tidak tepat, mengingat masyarakat sedang terpuruk menghadapi situasi pandemi covid-19.
"Harusnya pemerintah memberikan kemudahan kepada rakyat dalam segala hal, termasuk jaminan hidup sehat.
Nah sebagian warga sulit mengakses kesehatan, apalagi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tentu menjadi beban rakyat Indonesia," katanya.
Hal kedua, lanjutnya , ini pemerintah provinsi Sumsel tahun ini tidak mengalokasikan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan dana APBD.
"Artinya BPJS gratis hanya didapatkan dari PBI APBN. Yang dialokasikan hanya kontribusi berdasarkan permendagri nomor 64 tahun 2020,
dimana pemerintah daerah menganggarkan Rp67 miliar dari APBD hanya untuk kontribusi PBI APBN, bukan memberikan anggaran PBI APBD untuk Sumsel.
Artinya, anggaran alokasi untuk rakyat Sumsel diberikan kepada kabupaten kota masing-masing. Ini tentu akan menyulitkan keuangan kabupaten kota se Sumsel," katanya.
Menurutnya ini menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintah Sumsel,apalagi tingkat kemiskinan di Sumsel semakin meningkat ditambah warga miskin baru harus menjadi perhatian serius.
Sehingga kedepan tidak ditemukan lagi masyarakat yang kesulitan mengakses kesehatan.
Karena dia melihat masih warga miskin yang sulit mengakses kesehatan, apalagi di kota Palembang masih banyak warga yang belum mendapatkan kartu BPJS gratis.
“Mereka harus membayar sendiri, nah ketika mereka membayar sendiri, yang tadinya sudah mengalokasikan Rp 25.500 sekarang Rp35.000 untuk satu orang. Kalau satu KK (Kartu Keluarga) ada 4 orang mereka harus membayar Rp 140 ribu, ini sangat menyulitkan rakyat," katanya. (Ody)
