PALEMBANG, SP - PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) menghentikan operasional Trans Musi per 1 Januari 2022 dan mengakibatkan 60 pegawai dirumahkan.
Hal ini bukan tanpa sebab, Pemerintah Kota Palembang menilai ada kesalahan yang dilakukan oleh BUMD ini yang menyebabkan tidak dianggarkannya permintaan subsidi Rp12 miliar itu seperti yang sudah disetujui oleh DPRD Kota Palembang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Zulkarnain mengatakan, Pemkot Palembang sendiri sudah memberikan subsidi sejak Trans Musi pertama kali operasional sekitar 2010 lalu.
"SP2J tidak menyampaikan proposal dengan lampiran hasil audit Kantor Akuntan Publik atau Auditor Independen," katanya, Selasa (4/1/2022).
Sebab syarat ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Proposal ini diserahkan kepada Walikota, kemudian nantinya akan disposisi ke Dishub untuk dievaluasi.
"Karena lampiran itu tidak dipenuhi oleh SP2J maka tahun ini tidak dapat dianggarkan," katanya.
Menurutnya, hal ini sebelumnya sudah diingatkan kepada SP2J dan pengajuan itu sudah disetujui oleh DPRD Kota Palembang.
"Kemungkinan nanti bisa diajukan di APBD Perubahan, mungkin nilainya tidak sama karena tahun berjalan, tapi kita lihat nanti seperti apa," katanya. (Ara)
