PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dijadwalkan mulai pada Juni 2026 mendatang. Sekolah ini diproyeksikan menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem di Kota Palembang.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Jumat (20/2/2026). Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen membutuhkan dukungan lahan yang memadai.
“Pemkot Palembang memiliki keterbatasan aset, namun dari diskusi tadi, pihak Lanud memiliki lahan yang sangat representatif seluas 6,9 hektare. Kami sangat mengapresiasi Pak Danlanud karena kita sedang dikejar waktu untuk membangun Sekolah Rakyat Permanen,” ujar Ratu Dewa.
Ia berharap proses administrasi penggunaan lahan dapat segera diselesaikan agar pembangunan fisik bisa dimulai sesuai target pada Juni 2026.
Sementara itu, Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menegaskan dukungan pihaknya terhadap rencana pembangunan sekolah tersebut. Ia memastikan lahan yang disiapkan dalam kondisi “clear and clean” atau telah bersertifikat.
Namun demikian, Zulfikri menjelaskan bahwa proses hibah lahan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk menghindari keterlambatan pembangunan, tahap awal akan menggunakan skema pinjam pakai.
“Pihak Lanud akan segera berkoordinasi dengan Mabes TNI AU untuk mematangkan proses administrasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, mengatakan Sekolah Rakyat Permanen ini akan menjadi tumpuan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok miskin ekstrem.
“Nanti gedungnya bisa menampung kurang lebih 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh biaya pendidikan, termasuk perlengkapan dan seragam sekolah, akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, proses rekrutmen siswa harus dilakukan secara tepat sasaran.
“Rekrutmen siswa harus dipastikan tepat sasaran. Karena ini untuk warga tidak mampu yang terancam putus sekolah akibat masalah biaya,” tegas Raimon.
Dengan dukungan lintas instansi, Pemkot Palembang berharap Sekolah Rakyat Permanen ini dapat segera terwujud dan menjadi langkah konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. (Ara)
