PALEMBANG,SP - Walikota Palembang Ratu Dewa melakukan pelantikan terhadap 18 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, di Rumah Dinas Walikota, Rabu (6/6/2026).
Dari 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diantaranya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palembang Agus Supriyanto dipindahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.
Selain itu M Irman menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pariwisata Kota Palembang, dan Heriyanto sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan.
Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pelantikan ini selain Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, dan sejumlah pejabat administrator (setara eselon III), pejabat pengawas (eselon IV), serta pejabat profesional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Untuk jabatan Kepala Dinas Perhubungan saat ini kosong diisi oleh Plt dalam waktu satu bulan kedepan, kemudian akan dilantik defenitif Kadishub setelah dilakukan seleksi terbuka," kata Ratu Dewa.
Dicopotnya jabatan Kadishub Agus Supriyanto ini disebut-sebut buntut dari kinerjanya yang menjadi sorotan, mulai dari pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang menyebabkan kemacetan, hingga razia ilegal yang menyebabkan kecelakaan.
"Secara komperhensif penilaian kami berdua bersama Wakil Walikota Palembang, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sehingga hari ini bisa diputuskan demikian," katanya.
Ratu Dewa mengatakan bahwa pelantikan ini sekaligus melengkapi struktur organisasi BPBD yang sebelumnya belum terisi secara menyeluruh. Dengan pelantikan ini, seluruh posisi di BPBD kini telah terisi penuh.
“Seluruh struktur di BPBD hari ini sudah lengkap. Ini penting agar penanganan bencana bisa berjalan lebih optimal dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia berharap, pengisian jabatan ini dapat mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi bagian dari visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota. Mengingat masa kerja yang telah berjalan sekitar satu tahun dua bulan, percepatan kinerja dinilai menjadi hal yang krusial.
“Kami ingin ada percepatan dalam pelaksanaan program, khususnya yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, termasuk sektor pelayanan seperti rumah sakit,” katanya.