PAGAR ALAM,SP – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (5/6/2026).
Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Cendy Avrian, S.E., M.Sc., CFE, CERTDA, kepada Plt Wali Kota Pagar Alam bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam, Hj. Dessy Siska.
Capaian opini WTP ini menjadi bukti bahwa laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kota Pagar Alam dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Plt Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, raihan opini WTP bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik. Ke depan, capaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pagar Alam serta perwakilan dari Inspektorat Daerah.
Dengan kembali diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun 2025, Pemkot Pagar Alam menunjukkan konsistensinya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
