PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali mematangkan rencana pelebaran Jalan Parameswara sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Saat ini, proyek yang telah lama masuk dalam agenda pembangunan itu masih berada pada tahap pembaruan data dan kajian teknis bersama sejumlah instansi terkait.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan proses inventarisasi terbaru diperlukan untuk memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan proyek dapat dihitung secara akurat, mulai dari kebutuhan anggaran hingga dampak sosial yang akan dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Pemkot Palembang tengah menjajaki skema pembiayaan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembagian tanggung jawab, di mana pembebasan lahan ditangani pemerintah kota, sedangkan pembangunan fisik jalan dapat melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pemerintah pusat melalui Balai Jalan.
“Data lama yang kami miliki perlu diperbarui agar perencanaan lebih tepat. Kami ingin mengetahui secara rinci kebutuhan biaya, jumlah objek terdampak, serta kemungkinan solusi untuk meminimalkan dampak yang terjadi,” kata Dewa.
Berdasarkan data sebelumnya, terdapat sekitar 111 objek yang berpotensi terdampak pelebaran jalan, terdiri dari rumah warga, rumah toko (ruko), hingga fasilitas ibadah. Karena itu, pendataan ulang dilakukan untuk memastikan kondisi terkini di lapangan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Dewa menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru menjalankan proyek tanpa perencanaan matang. Setelah proses inventarisasi selesai, Pemkot akan membentuk tim khusus dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
“Kami ingin semua proses berjalan transparan. Setelah kajian selesai, akan ada pembahasan bersama dengan pemerintah provinsi, pihak balai, serta masyarakat melalui forum di tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ujarnya.
Rencana pelebaran Jalan Parameswara dinilai penting mengingat ruas jalan tersebut menjadi salah satu jalur padat kendaraan di Kota Palembang. Kemacetan yang sering terjadi, terutama pada jam sibuk, menjadi alasan utama pemerintah mencari solusi jangka panjang melalui peningkatan kapasitas jalan.
Di sisi lain, masyarakat menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut, namun berharap pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai dampak dan mekanisme pelaksanaannya.
Ketua RT setempat, Depi, mengatakan warga tidak menolak pembangunan yang bertujuan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Namun, menurutnya, sosialisasi harus dilakukan secara terbuka mengingat banyak bangunan yang berpotensi terdampak.
“Di sepanjang Jalan Parameswara terdapat banyak ruko, rumah penduduk, dan juga masjid yang posisinya dekat dengan jalan. Karena itu masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang detail sejak awal,” katanya.
Hal serupa disampaikan salah seorang pemilik ruko di kawasan Jalan Parameswara. Ia mengaku bangunannya sebelumnya sudah beberapa kali mengalami penyesuaian akibat pengembangan jalan dan berharap jika proyek kembali dilaksanakan, pemerintah dapat memberikan kompensasi yang sesuai.
“Kalau memang nantinya ada pembebasan lahan atau bangunan terkena dampak, tentu kami berharap ada ganti rugi yang layak dan menguntungkan masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, hasil pendataan dan kajian yang sedang dilakukan akan menjadi dasar pengambilan keputusan lanjutan terkait realisasi proyek pelebaran Jalan Parameswara. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat terdampak. (Ara).
