PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi di tengah tekanan harga sejumlah komoditas pangan dan energi. Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Kota Palembang pada September 2026 tercatat 2,40 persen secara tahunan (year on year/yoy), turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 2,48 persen.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Perkembangan itu menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si. dalam kegiatan rilis resmi perkembangan IHK September 2026 dan Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang.
Ratu Dewa mengatakan, penyampaian data secara berkala menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan, khususnya untuk mengantisipasi perubahan harga komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi.
Sejumlah faktor masih memberikan tekanan terhadap harga di Palembang. Salah satunya adalah dampak lanjutan fenomena El Nino yang disertai kondisi cuaca panas dan kemarau panjang. Kondisi tersebut memengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai.
Cuaca yang tidak mendukung menyebabkan bunga cabai rontok dan terjadi gagal panen di sejumlah daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan cabai lebih terbatas dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Selain pangan, perkembangan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga. Harga Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter. Sementara Dexlite meningkat dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
Ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan di Kota Palembang.
Untuk merespons berbagai tekanan tersebut, Pemerintah Kota Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menerapkan strategi 4K, yakni ketersediaan, keterjangkauan atau kestabilan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan, langkah yang dilakukan antara lain melalui kerja sama antardaerah, operasi pasar dan rencana penambahan cadangan pangan. Sementara untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah mendorong pelaksanaan pasar murah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pasar murah diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya panic buying ketika terjadi kenaikan harga atau kekhawatiran terhadap ketersediaan komoditas tertentu.
Dari sisi distribusi, pemerintah melakukan sejumlah langkah, antara lain rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar dan pengaturan lalu lintas. Adapun komunikasi publik diperkuat melalui penyampaian informasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan daerah penghasil, distributor dan agen komoditas.
Ratu Dewa menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah dapat merespons lebih cepat ketika terdapat indikasi perubahan harga komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi.
Di sisi lain, sektor pariwisata Kota Palembang menunjukkan perkembangan positif. Perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kota Palembang pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 550.381 perjalanan, meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, tingkat hunian sejumlah hotel berbintang mengalami perubahan. Tingkat hunian hotel bintang empat tercatat 60,91 persen pada Agustus 2026, turun dari 66,56 persen pada Juli 2026. Sementara hotel bintang lima memiliki tingkat hunian 52,95 persen, turun dari 56,78 persen pada bulan sebelumnya.
Untuk rata-rata lama menginap, tamu asing dan nasional pada hotel berbintang tercatat lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang. Rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,38 malam, sedangkan hotel nonbintang mencapai 1,14 hari.
Pemerintah Kota Palembang menilai stabilitas harga dan perkembangan pariwisata merupakan bagian dari upaya menjaga perekonomian daerah. Ketersediaan pangan, harga yang stabil, distribusi yang lancar dan komunikasi publik yang efektif diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi masyarakat maupun aktivitas wisata.
Pemkot Palembang juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, TPID Kota Palembang serta seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat dengan menjadikan data sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan, sehingga pengendalian inflasi dan pembangunan ekonomi Kota Palembang dapat berjalan secara berkelanjutan. (Ara)
