Notification

×

Tag Terpopuler

Samakan Data Antar-OPD, Pemkot Palembang Perkuat Penerapan Satu Data Indonesia

Tuesday, November 17, 2026 | Tuesday, November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T15:39:51Z


PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota Palembang terus membenahi tata kelola data di lingkungan pemerintahan guna mencegah terjadinya perbedaan informasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berjalan berdasarkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang di Ruang Parameswara, Kantor Pemkot Palembang, Selasa (17/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dibuka Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim. Bimtek ini turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palembang.


Dalam sambutannya, Aprizal menekankan pentingnya keseragaman dan keakuratan data sebagai fondasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, data yang tidak sinkron antar-OPD dapat menyebabkan ketidaktepatan perencanaan hingga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.


Ia berharap melalui penguatan statistik sektoral, seluruh perangkat daerah memiliki acuan data yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan informasi untuk indikator yang serupa.


"Melalui sinergi ini, kita berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-Perangkat Daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan data, serta setiap data yang dihasilkan memiliki standar, metadata, dan kualitas yang jelas," tegas Aprizal.


Ia menjelaskan, pengelolaan statistik sektoral tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.


Dalam penerapannya, Diskominfo Kota Palembang bertugas sebagai Wali Data, sedangkan BPS berperan sebagai Pembina Data Statistik.


Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Aprizal meminta seluruh peserta Bimtek memperhatikan empat hal utama. Di antaranya, memastikan setiap OPD mengelola data sektoral secara akurat sesuai tugas dan fungsinya, menerapkan standar data dan metadata, membangun koordinasi antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data, serta menerapkan hasil pelatihan di lingkungan kerja masing-masing.


Menurutnya, pemahaman mengenai tata kelola data harus diikuti dengan penerapan nyata agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan semakin baik.


"Saya berharap seluruh peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujarnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, S.Kom., M.A.P., mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi sarana peningkatan pemahaman aparatur, tetapi juga memiliki target untuk meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral dan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Palembang.


Menurut Haikal, pengelolaan data yang berkualitas membutuhkan aparatur dengan kompetensi memadai, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga pemanfaatan data.


"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral, sekaligus mendorong pemenuhan standar kualitas data, kepemilikan metadata, serta kaidah interoperabilitas data yang mudah dibagipakaikan antarinstansi," jelasnya.


Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari BPS dan Bapperida Kota Palembang yang memberikan materi teknis mengenai pengelolaan statistik sektoral sesuai standar nasional.


Haikal optimistis, melalui kegiatan ini akan terbentuk budaya kerja berbasis data atau data-driven culture di lingkungan Pemkot Palembang.


Dengan tersedianya data yang akurat, seragam, dan terintegrasi, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyusun program pembangunan secara lebih terukur, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.


"Melalui budaya kerja yang berbasis data, kami optimistis kualitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran pembangunan di Kota Palembang akan semakin optimal ke depannya," pungkas Haikal. (Ara)

×
Berita Terbaru Update