Notification

×

Tag Terpopuler

Siapkan Rp17 Miliar Untuk Biayai PBI

Tuesday, August 27, 2019 | Tuesday, August 27, 2019 WIB Last Updated 2019-08-27T11:46:30Z

PALEMBANG, SPIntegrasi dari jaminan kesehatan daerah ke BPJS Kesehatan sedang dilakukan Pemerintah Kota Palembang. Bahkan tahun ini dianggarkan Rp17 miliar untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selama proses tersebut, puskesmas dan RS Palembang Bari diharapkan tetap melayani masyarakat kurang mampu. 

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustida mengatakan, secara umum per 1 September target 95 persen penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tercapai. Meski demikian masih ada masyarakat yang belum tercover tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Saya juga mengimbau agar pelayanan kesehatan secara gratis baik tingkat puskesmas maupun RS Bari dapat terus berjalan, baik masyarakat yang belum memiliki KIS maupun sudah punya," ujarnya usai kunjungan ke Puskesmas Nagaswidak Kecamatan Seberang Ulu I, Selasa (27/8/2019).

Kehadiran Wawako ini bertujuan memastikan layanan kesehatan di puskesmas setempat juga mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Untuk PBI sendiri dari anggaran pemkot mencapai Rp17 miliar untuk menanggung sebanyak 61.954 jiwa penduduk tidak mampu. 

"Ini total anggaran untuk satu tahun yang sudah kita anggarkan, dulunya Jamkesda sekarang KIS atau BPJS kesehatan semua," jelasnya.  

Dia juga menyebutkan, saat ini layanan KIS sudah mendapat program UHC (Universal health Coverage), yakni sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. 

"Program UHC merupakan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Melalui. UHC ini juga dapat mempercepat masyarakat memperoleh KIS," jelas Dia.

Fitri menambahkan, melalui program ini juga masyarakat yang belum memiliki KIS dengan mudah diberikan pelayanan kesehatan tanpa harus ada kartu KIS, setekahnya akan diurus untuk mendapatkan kartunya. 

"Ya, terkadang memang masyarakat ini sudah sakit baru mau mengurus. Tapi tidak apa-apa, ke depan tetap kita layani dulu. Diharapkan masyarakat terbantu dan dapat menjamin kesehatannya," katanya. (Ara)
×
Berita Terbaru Update