 |
PALEMBANG, SP - Mempercepat pembangunan di Kota Palembang, pemerintah kota melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyerap ilmu salah satunya penataan jaringan utilitas dengan pemanfaatan box khusus, Kamis (31/10/2019).
Kunjungan itu diterima langsung Asisten Pembangunan dan Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Yusmada Faisal. Sekretaris Kota Palembang Ratu Dewa mengataan, percepatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat baik.
Memanfaatkan konsep pembangunan kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta menggandeng masyarakat sebagai pihak ketiga untuk menjadi penggerak pembangunan.
"Kedatangan kami kesini untuk belajar mengenai infrastruktur melalui penanganan pedestrian yang meliputi perencananaan pembiayaan dan pelaksanaan," katanya.
Selain itu, penataan jaringan utilitas dengan pemanfataan box khusus, masalah peralatan untuk pemeliharaan sungai dan drainase dan masalah sampah. Serta, bagaimana membangun sebuah jaringan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada.
"Selain kiat dan strategi membangun jaringan ini dengan pemanfaatan digitalisasi," ujarnya.
Dewa mengatakan, ada beberapa point penting yang diambil dari pertemuan ini. Mulai dari pengembangan pedestrian ramah masyarakat sampai koordinasi terkait utilitas. "Koordinasi secara teknis antara kepala bidang dan seksi harus didalami melalui pemanfaatan dana pihak ketiga," katanya.
Menurutnya peran dari pihak ketiga untuk membantu percepatan pembangunan harus dimanfaatkan secara maksimal. Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan masyarakat sebagai pihak ketiga selain dari CSR dari perusahaan.
"Jadi jangan hanya mengandalkan dari APBD saja, tapi bagaimana menarik dan mendapatkannya dari pihak ketiga itu," tukasnya.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Yusmada Faisal mengatakan, untuk percepatan pembangunan Kota Jakarta kedepannya, pihaknya mulai mengedepankan program percepatan pembangunan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
"Kalau kita ngomongnya gotong royong," ungkapnya.
Menurutnya melalui pendekatan kolaborasi ini, masyarakat sudah menjadi subjek bukan lagi objek. Dimana masyarakat ini setara dengan pemerintah daerah untuk membantu percepatan pembangunan melalui inovasi inovasi yang mereka punya.
"Saat ini Pemda hanya memfasilitasi, mereka mau bekerja kita libatkan. Contohnya kalau datang ke halte halte kita akan menemukan peta. Nah peta peta itu masyarakat yang buat, kan mereka yang tau ilmunya," terangnya.
Keberhasilan dari program kolaborasi ini, terangnya tidak terlepas juga dari kerjasama terkait antara jajaran dilingkungan pemerintahan. Bagaimana peran dari ASN sangat penting untuk menggerakkan pembangunan.
"Kalau sudah bergerak mudah untuk membangun, tidak harus ada aturan payung hukumnya juga. Jadi mereka yang buat project pemerintah yang agendakan dalam bentuk pengakuan," katanya. (Ara)
