 |
| Gubernur Sumsel Herman Deru |
PALEMBANG,
SP - Pada tahun 2019 ini, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menerima sebanyak 57 penghargaan.
Hal ini terungkap pada kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Sumsel Tahun
2019 di Griya Agung, Kamis (26/12/2019).
Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam paparannya
mengatakan, bahwa sepanjang tahun 2019, Pemprov Sumsel menerima 57 penghargaan,
baik dari pemerintahan pusat maupun dari insan pers.
"Ke-57 penghargaan itu terdiri dari 11 dari
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan. lalu 33 dari Bidang Pemerintah dan
Kesejahteraan Rakyat. Kemudian 9 penghargaan di bidang Administrasi dan Umum
serta 4 Tim Penggerak PKK dan Dekranasada," katanya.
Banyaknya penghargaan yang diterima Pemprov
Sumsel sepanjang tahun 2019 ini diharapkan kedepannya bermuara kepada penurunan
angka kemiskinan.
"Tahun ini kita sudah mendapatkan
beberapa penghargaan. Nah, ke depan dari penghargaan yang kita terima ini
hendaknya muaranya kepada penurunan angka kemiskinan, itu saja tidak
muluk-muluk," ujar Deru
Deru menjelaskan, maka dari itulah pihaknya
menggelar Kaleidoskop ini yaitu bertujuan untuk merefleksi satu tahun
kepemimpinan HDMY (Herman Deru-Mawardi Yahya).
"Bedanya refleksi lebih ke kinerja dan
kebijakan serta solusi-solusi yang dibuat oleh Gubernur. Sedangkan kaleidoskop
ini sebagai wahana kita untuk intropeksi. Jadi jika ada yang kurang ya
diperbaiki dan yang sudah baik dipertahankan serta ditingkatkan lagi,"
jelasnya
Lebih lanjut diungkapkannya, untuk tahun 2020
pihaknya memiliki 7 harapan atau program yang menjadi fokus Pemprov Sumsel di
2020. "Untuk harapan di 2020 ada tujuh. Muaranya menurunkan angka
kemiskinan. Harapan saya di 2020 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Maka
kepada seluruh jajaran Pemprov Sumsel harus siap dan jangan lelah untuk terus
berinovasi agar jadi lebih baik," ungkap Deru.
Deru menambahkan, Adapun tujuh harapan di
2020 yaitu pertama, percepatan penurunan angka kemiskinan menuju 1 digit.
Kedua, peningkatan peringkat produksi padi Sumsel di level nasional. Ketiga,
kondisi mantap infrastruktur jalan dan jembatan meningkat dan merata. Keempat,
akses sanitasi dan air bersih meningkat. Kelima, Universal Health Coverage di
seluruh Kabupaten/Kota. Keenam, zero konflik, kerukunan beragam dan harmonis
kehidupan sosial. Ketujuh, percepatan peningkatan IPM dari kategori sedang
menjadi kategori tinggi.
Sedangkan untuk kebijakan APBD 2019 yaitu
menuju APBD yang sehat yang dilihat dari tiga hal pertama, pendapatan berupa
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendanaan. Lalu kedua, belanja
tidak langsung berupa menuntaskan hutang-hutang tahun sebelumnya, membantu
fiskal Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan Kabupaten/Kota, penguatan
kelembagaan pemerintah desa melalui bantuan kepada pemerintah desa dan hibah
untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, berupa belanja tidak langsung yaitu
prioritas belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan prioritas daerah
lainnya.(lan)
