 |
| Massa Mengatasnamakan Front Aksi Rakyat Palembang Menggelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Walikota Palembang, (foto/hmy) |
- Proyek
PIM Dinilai Langgar Juknis
PALEMBANG, SP - Puluhan ikan lele disebar di depan
kantor walikota Palembang sebagai simbol protes massa aksi Front Aksi Rakyat
Palembang akan pembangunan Pasar Ikan Modern, (PIM) diatas lahan seluas 9.025
m2, milik Pemerintah Kota Palembang. Selasa, (28/01). Kedatangan massa ini
dengan membawa karton yang dituliskan. Serta 9 poin tuntutan, diantaranya, usut
tuntas dugaan KKN di proyek Pasar Ikan Modern yang maladministrasi dan
dipaksakan oleh Pemerintah Kota Palembang.
Diketahui, proyek pembangunan Pasar Ikan
Modern ini, berdasarkan kontrak Nomor: 5641/KPA.3.1/HK.155/VII/2019, tertanggal
15 Juli 2019, PT Karyatama Saviera, selaku kontraktor
pelaksana dan konsultan pengawas PT Artefak Arkindo dengan pagu anggaran Rp
22.944.058.000,-bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara, (APBN). Bangunan Pasar Ikan Modern direncanakan berdiri 2 lantai
dengan total luas bangunan mencapai 6.348 m2,
dilengkapi dengan 210 lapak yang terbagi atas 90 lapak ikan segar, 80
lapak ikan hidup, dan sisanya sebagai lapak ikan olahan kering dan kuliner,
serta tempat pameran.
Koordinator Aksi, Andreas OP, mengatakan,
proyek Pasar Ikan Modern ini memang harus dihentikan karena terindikasi
melanggar Petunjuk Pelaksanaan, (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis, (juknis), Nomor
6/PER/DJPDSPKP/2019 sehingga berdampak dengan tidak sesuainya hasil pembangunan
dengan anggaran yang ada. Selain itu, lokasi pembangunan yang berada ditengah
kota akan berdampak pencemaran jika nanti sudah beroperasi. Belum lagi, adanya
persoalan lahan tersebut dihuni oleh para penyandang difabilitas. “Kami minta
untuk proyek pembangunan PIM ini dihentikan karena tidak melalui tahapan kajian
Amdal, fisibility study oleh lembaga yang berkompeten”, kata Andreas, usai
menggelar unjuk rasa, Selasa, (28/01).
Staf Ahli Walikota Palembang, Altur
Febriansyah bersama Sekretaris Dinas Perikanan Kota Palembang, Aris Munandar
yang menerima massa aksi, mengatakan, akan segera menindaklanjuti aspirasi yang
disampaikan sembari mengumpulkan data-data termasuk meminta penjelasan dinas
terkait. Namun, kita butuh waktu untuk bekerja tidak bisa instan”, katanya.
Sisi lain, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, (DPRD) Kota Palembang melalui Komisi III sudah memanggil pihak
terkait dalam pembangunan proyek Pasar Ikan Modern, (PIM) ini pada, Kamis,
(23/01) lalu, sehingga, wakil rakyat berkesimpulan jika pembangunan lokasi pasar ikan bertaraf internasional itu tidak
tepat dikarenakan, posisinya di daerah yang
terbilang rawan Kemacetan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, H.
Firmansyah Hadi, ketika dikonfirmasi mengatakan, pembangunan PIM meskipun
bertaraf international tidak harus ditengah pemukiman padat penduduk, apalagi,
lokasi yang menhadap jalan raya yang sangat rawan dengan kemacetan. “Kita juga
sayangkan karena tidak adanya koordinasi dengan DPRD saat mulai pembangunan”,
ujarnya.
Terpisah, Pelaksana Kontraktor yang membangun
fisik PIM, Sastra Suganda mengatakan, seharusnya serah terima pekerjaan
dilakukan 17 Juli 2019 lalu. Namun, karena lahan yang akan dibangun belum
steril, masih terdapat sejumlah perkantoran maka pekerjaan baru bisa
dilakukan 47 hari setelahnya.
“Serah-terima pekerjaan itu tanggal 17 Juli
2019 karena di atas lahan masih ada aktifitas perkantoran seperti Puskesmas,
Camat, panti pijat tunatera dan barang sitaan Satpol PP, maka kami baru bisa
kerja 17 Agustus 2019, sehingga kami merugi selama 47 hari,” jelas Sastra.(hmy)
