 |
| Ilustrasi Pilkada. (foto:net) |
PALEMBANG, SP – Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar mengatakan, kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkada yang diundur tanggal 9 Desember tersebut dinilai terlalu cepat.
“Ini bisa menjadi good news dan bisa menjadi berita yang meragukan, pemerintah harus bertanggungjawab atas penundaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, jangan ada review lagi sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat,” katanya.
Menurut Bagindo, yang diuntungkan pengunduran pilkada serentak tersebut adalah petahana sendiri yang bisa memanfaatkan keterlambatan untuk memperkuat jaringannya dengan simpul kekuasaan yang dipegangnya.
“Ini membuat langkah lawan petahana dan calon independent makin berat dalam pilkada nanti,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kelly Mariana mengaku menyetujui apa yang telah diputuskan oleh KPU RI terkait penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak.
“Kami semua penyelenggara pemilu di Sumsel menyetujui apa yang di putuskan oleh pimpinan kami di Jakarta dan pemerintah. 7 KPU kabupaten di Sumsel siap untuk melaksanalan pilkada lanjutan tanggal 9 Desember 2020 dan siap melanjutkan tahapan yang tertunda segera setelah regulasi di turunkan,” katanya, Rabu (15/4/2020).
Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak diundur pada 9 Desember 2020 mendatang.
“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP beberapa waktu yang lalu. (DO)
