 |
| Ilustrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), (foto/net) |
PALEMBANG, SP - Minimnya pemasukan daerah dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat Pemerintah Kota Palembang mengambil kebijakan dengan menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebelumnya, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) diproyeksi menghimpun PAD Rp1,8 triliun. Namun hjingga saat ini, dipastikan hanya mampu mencapai angka Rp617,9 miliar saja.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pendapatan daerah yang dapat dihimpun ditengah pandemi Covid-19 ini tidak dapat diprediksi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
"Di tengah kondisi seperti ini serapan pendapatan kita diprediksi hanya 50 persen atau Rp617,900 miliar. Sebelumnya target PAD kita itu Rp1,8 triliun," katanya, Senin (27/4).
Menurut Dewa, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap segala sektor. Termasuk turunnya pendapatan daerah ikut terdampak seperti halnya sektor industri lainnya termasuk perhotelan, mall, restoran yang tutup.
"Kita tidak bisa muluk-muluk untuk soal target PAD, sehingga penurunan target harus dilakukan mengingat banyak sektor yang terdampak," ujarnya.
Kendati demikian, ungkap Dewa, pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan APBD sebesar Rp200 miliar untuk menangani pendemi covid-19 yang meliputi, penanganan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp123 miliar lebih, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp22,157 miliar dan jaring pengaman sosial sebesar Rp54,801 miliar.
Sementara itu, Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan, pada April sejumlah sektor seperti mall, tempat hiburan, pertokoan dan usaha lainnya semakin banyak yang tutup.
"Pada Mei nanti PAD kita bisa turun sampai 90 persen, usaha banyak tutup, tidak ada pendapatan. Seperti mall atau hotel tutup, kita tidak ada juga pendapatan dari tempat parkirnya," katanya.
Ia mengatakan, dengan menipisnya pemasukan pajak daerah, pihaknya berupaya dengan menggali pajak potensial dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB potensial akan digali dari PBB BUMN yang operasional di Kota Palembang seperti PT Pusri, PT Semen Baturaja juga Pertamina.
Menurutnya, meski pemkot memperpanjang pembayaran PBB sampai Desember dari biasanya hingga September, BPPD meminta BUMN membayar lebih awal.
"Kita sedang upayakan agar BUMN membayar lebih awal karena kita tidak punya sumber dana lain. Estimasinya bisa masuk sekitar 50-70 miliar," jelasnya. (Ara)
