Suasana rapat dengan agenda Pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap beberapa Raperda dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (7/9), (foto/dor)
PALEMBANG, SP – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melalui juru bicara Drs Thamrin Msi kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumsel tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021 agar segera dilakukan.
“Karena Fraksi Partai Golkar menilai Pemerintah Provinsi Sumsel terkesan menunda melakukan pembahasan KUA PPAS tahun 2021,” ungkapnya.
Dijelaskannya, apabila pembahasan KUA PPAS terlambat, maka akan terburu-buru dan menjadi tidak maksimal.
“KUA PPAS sangat penting karena merupakan dasar Anggaran tahun 2021,” katanya saat membacakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (7/9/2020)
Menyikapi Surat Gubemur Sumsel terkait dengan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Pandemi Covid 19 dengan jumlah mencapai Rp 540 miliar.
Pihanya meminta agar dana PEN harus dilakukan secara akuntable dan transparan serta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memang langsung berdampak terhadap penanganan Covid 19 dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan tentang pelaporan penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid 19 di provinsi Sumsel dan evaluasi hasil kerja Dinas-Dinas dan OPD yang terlibat penanganan Pandemi Covid 19 ini.
BACA JUGA:Tiga Jenis Sanksi Bagi Pelanggar Kebiasaan Baru
“Langkah-langkah konkrit apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi bagi Kabupaten/ Kota dalam rangka menanggulangi permasalahan dampak ekonomi masyarakat , terutama masyarakat yang tidak mampu yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid 19 ,” katanya.
Sedangkan Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel, Abu Sari meminta penjelasan sejauh mana Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan OPD terkait tentang penanganan Covid -19 di Sumsel termasuk sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan dari anggaran yang sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu terutama dana yang disiapkan dari potongan uang perjalanan dinas DPRD Sumsel .
Sedangkan Sekda Sumsel, Nasrun Umar usai rapat paripurna DPRD Sumsel sudah mengarahkan OPD berkerja sesuai dengan aturan dan menyelesaikan tugas masing-masing.
”Terhadap hal itu kami akan melakukan adfil kepada Kementrian Dalam Negeri dan sekarang sedang proses dan tidak ada yang terhambat,” katanya. (Dor)
