Ketua DPRD
Sumsel yang juga Koordinator Dapil I, Hj RA Anita Noeringhati
PALEMBANG, SP - SMAN Sumsel Jakabaring merupakan sekolah unggulan khusus untuk anak dari keluarga kurang mampu.
Namun sampai saat
ini lembaga pendidikan pencetak generasi berprestasi ini justru masih
kekurangan tenaga PNS, karena dari 83 guru yang ada, hanya 3 orang berstatus
sebagai PNS, sedangkan sisanya guru honor.
Hal ini terungkap
dalam reses anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang di SMAN Sumsel
Palembang, Selasa (13/10). Dihadapan anggota DPRD Sumsel, Kepala Sekolah SMAN
Sumsel, RA Roro Mini Sari Wulan mengatakan, sampai saat ini SMAN Sumsel telah
banyak mengantarkan anak kurang mampu di Sumsel menjadi generasi berprestasi,
baik dalam maupun luar negeri.
Bahkan anak-anak
SMAN Sumsel ini juga banyak yang telah berjasa mengharumkan Sumsel. Namun
dengan prestasi begitu besar, mereka masih ada kendala dimana sebagian besar
tenaga pengajar adalah guru honor.
“Saat ini jumlah
tenaga pengajar kita ada 83 orang. Dari jumlah itu hanya 3 orang berstatus PNS,
salah satunya adalah saya selaku kepala sekolah,” katanya.
Dengan kondisi
demikian, pihaknya berharap tenaga honorer di sekolah ini segera diangkat jadi
PNS, dan ditempatkan dilembaga pendidikan ini juga. Karena untuk mengajar di
SMA ini kita punya SOP-nya sendiri.
Selain itu, dia
juga minta bantuan pemerintah untuk menambah anggaran operasional SMAN Sumsel
ini. Karena jujur saja disini anak-anak benar-benar tidak keluar biaya, tetapi
mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Ketua DPRD Sumsel
yang juga Koordinator Dapil I, Hj RA Anita Noeringhati mengaku akan
menyampaikan persoalan guru honor ke BKN, dan masalah anggaran ke Gubernur
Sumsel.
Pernyataan yang
sama dikatakan Anggota Dapil I, Kartak Sas. Menurutnya Pemprov harus mendukung
penuh SMAN Sumsel, karena ini adalah tempat bersekolah anak-anak kurang mampu
yang berprestasi.
‘’Jadi kami minta
Pemprov bisa menambah anggaran bagi lembaga ini. Kalau awal berdiri dulu
aggaran sekolah ini Rp24 M, maka sekarang anggarannya jangan terus digerus
menjadi Rp10 M, tapi harus ditambah paling tidak sama dengan saat awal
berdiri,” katanya.
Hal senada
dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli meminta
pemerintah mengangkat guru honor yang ada di SMAN Sumsel yang jumlahnya
puluhan diangkat menjadi PNS.
“ Kita prihatin
di Sumsel masih banyak guru honor bahkan sudah 15 tahun menjadi tenaga honor,
kita minta permasalahan ini dituntaskan,” katanya. (dor)
