PALEMBANG, SP - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan hutan produksi menjadi hutan tetap di Muara Enim tahun 2014 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5,8 miliar.
Empat tersangka itu yakni Muzakir Sai Sohar, mantan Bupati Muara Enim, Abunawar Basyeban SH MH (Dosen) selaku konsultan Hukum tahanan Rutan, Mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan (BUMN), Anjapri SH, serta mantan kabag Akutansi dan keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan, Yan Satyananda.
Tiga tersangka sudah ditahan setelah ditetapkan tersangka dengan Sprindik, Nomor : 01,02,03,04/L.6/P.d 1/II/2020. Namun, mantan Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, menjadi tahanan kota dikarenakan hasil rapid tes reaktif.
Sementara tiga lainnya sudah ditahan di Rutan kelas 1 A Pakjo Palembang.
Atas perbuatannya para tersangka tersebut dinyatakan melanggar Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31/1999, tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 Ayat (2) huruf b.
Menanggapi penetapan tersangka kepada Mantan Bupati Muara Enim dan tiga orang lainnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel mengeapresiasi kinerja Kejati Sumsel.
"Suatu langkah besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan, ibarat pelepas dahaga dalam kehausan," ucap Deputi MAKI Sumsel Feri Kurniawan, Sabtu (14/11/2020).
Namun, Feri kembali mengingatkan kepada Kejati Sumsel bahwa masih ada banyak kasus korupsi yang lebih besar dan berpotensi merugikan keuangan negara tetapi belum terungkap padahal sudah menjadi konsumsi publik.
"Selain kasus korupsi alih fungsi lahan di Muara Enim, Perkara dugaan korupsi hibah Sumsel 2014, mega korupsi PDPDE, korupsi Masjid Sriwijaya, PLTS Jakabaring, Replanting Lahan Sawit dan mega korupsi lainnya masih menjadi PR besar Kejati Sumsel di akhir tahun ini karena sudah lebih dahulu keluar sprindiknya," tegas Feri. (Ariel)
