 |
| Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa (Foto:Ara) |
Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, penanganan Covid saat ini lebih difokuskan di tingkat kelurahan agar menyentuh semua lapisan masyarakat. Sehingga belum lama ini dibentuklah posko penanganan Covid di 107 kelurahan. Terdiri dari Camat, Lurah, RT/RW Babinkantibnas, Puskesmas yang bertugas melakukan tracing, testing dan treatment.
"Anggaran posko ini sudah dianggarkan di dana kelurahan. Selain itu juga kita lakukan recofusing anggaran," katanya.
Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang telah mengalokasikan dana yang diperuntukkan sebagai Belanja Tidak Terduga (BTT) sekaligus untuk penanganan Covid-19 hingga tingkat kelurahan.
"Cadangan untuk penanganan Covid-19 yang dibutuhkan posko PPKM mikro. Sebab hampir seluruh kecamatan di Kota Palembang menyandang status zona merah," katanya.
Mekanisme penggunaan alokasi anggaran BTT akan mengacu pada arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. "Yang pasti ini akan bisa dipergunakan untuk jaring pengaman sosial, ekonomi dan kesehatan," katanya.
Kelurahan sebenarnya masih bisa memanfaatkan anggaran Kelurahan yang sudah dikucurkan melalui BPKAD. "Posko PPKM bisa memanfaatkan anggaran Kelurahan, disana sudah tersedia tinggal atur saja peruntukannya mereka bisa gunakan itu. Sudah ada pendampingan dari inspektorat jadi tak usah khawatir selama regulasinya jelas," katanya.
Ia mengimbau posko PPKM harus diperkuat lagi sebab berbeda dengan masa PSBB, PPKM berjalan dengan skala mikro yang tentu butuh peran semua tokoh masyarakat.
"Evaluasi posko PPKM per 2 hari harus ada, data base Dinkes sudah ada. Jadi bisa dilihat dari 3T masing-masing Kelurahan apa yang kurang, " katanya. (Ara).
