PALEMBANG, SP - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Proyek Jembatan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) tahap II Ogan Ilir tahun anggaran 2017 yakni, Chris Sunardi selaku kontraktor proyek PT. Wilko Jaya, Ir H Asmiran mantan Kadisnaker Ogan Ilir dan Ahmad Saili ST, melalui kuasa hukumnya mengajukan nota pembelaan (Pledoi) kehadapan majelis hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (12/7/2021).
Pledoi itu dibacakan langsung oleh masing-masing kuasa hukum terdakwa dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang yang diketuai Sahlan Effendi SH MH.
Terdakwa Asmiran melalui kuasa hukumnya Arief Budiman SH MH, mengatakan pihaknya mengajukan pledoi karena keberatan atas tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
"Terlebih masalah denda, yang dikenakan JPU pada klien kami Asmiran sebesar 100 juta rupiah, kami meminta pada majelis hakim untuk ditiadakan," kata Arief.
Selain itu kata Arief, pihaknya juga keberatan dengan uang pengganti kerugian negara sebesar 421 juta lebih yang dibebankan kepada 3 terdakwa.
"JPU meminta ketiga terdakwa mengganti uang kerugian negara kurang lebih senilai 421 Juta. Jika ketiga terdakwa membayar uang dengan yang sama untuk kerugian negara, maka negara akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari total nilai kerugian yang sebenarnya," ujar Arief.
Sementara Iswardi Idris selaku kuasa hukum Crish Sunardi, juga mengatakan kebaratan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Kedua terdakwa, Asmiran dan Crish Sunardi dituntut 2,5 tahun penjara, sedangkan terdakwa Ahmad Saili ditutntut dengan hukuman 2 tahun, tapi sama-sama di minta mengganti uang kerugian dengan nominal yang sama. Tentu saja kita selaku kuasa hukum keberatan," ungkapnya.
Untuk diketahui, Proyek pembangunan jembatan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2017 diduga merugikan negara sebesar Rp 2,9 miliar.
Dalam dakwaannya penuntut umum di sebutkan, ketiga terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pengurangan volume dalam pengerjaan Jembatan KTM Sungai Rambutan-Parit tahun anggaran 2017 lalu, bersumber dari APBN yang merugikan negara lebih dari Rp2,9 miliar dari total anggaran sebesar Rp6,9 miliar.
Atas perbuatan para terdakwa masing-masing terancam melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. (Ariel)
