 |
| Ilustrasi |
PALEMBANG, SP - Dinas Sosial Kota Palembang memastikan 100 anak kurang mampu di Kota Palembang mendapatkan pendidikan layak dengan program Presiden Prabowo Subianto, sekolah rakyat.
Sekolah rakyat yang merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) salah satunya akan ada di Palembang.
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palembang, Mohammad Firmansyah mengatakan, lokasi sekolah rakyat ini, direncanakan berada di Sentra Budi Perkasa Jalan Sosial Km 5 Sukabangun.
"Jadi sekolah rakyat ini bakal dibuka tahap pertama hanya untuk SMA kelas 1 dikelompokan 4 rombel (rombongan belajar) ada 100 orang dulu," katanya.
Siswa yang akan belajar di sekolah rakyat berasal dari pendataan Kemensos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data itu didapatkan melalui Pendamping Keluarga Harapan (PKH) atau tenaga teknis yang ditugaskan oleh Kemensos.
"Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana, kami mendukung segala program pemerintah pusat untuk memutus tali kemiskinan, memperbaiki pendidikan dan mengatasi permasalahan ekonomi," jelasnya.
Firman menyampaikan, mekanisme sekolah rakyat baru untuk kelas satu SMA karena realisasinya harus segera. Ke depan tentu akan ada evaluasi dan penambahan kelas lainnya beserta lokasi alternatif tak hanya di Sentra Budi Perkasa Palembang.
Alasan kenapa tempat tersebut jadi lokasi sekolah rakyat, karena di sana memiliki fasilitas lengkap. Ada klinik serta ruang-ruang asrama. Sebab kata dia, saat di sekolah rakyat, semua siswa akan ditanggung konsumsi sehari tiga kali, kemudian tersedia tempat menginap seperti sekolah asrama.
"Siswa yang terdata dalam DTKS mendaftarkan diri melalui link yang disediakan, mereka akan masuk pada ajaran baru Juli mendatang," jelasnya.
Data siswa bakal sekolah di sekolah rakyat terbagi hingga 10 desil. Pembagian itu berdasarkan status sosial. Yakni kategori miskin ekstrem, miskin sekali, miskin sedang, miskin menengah dan lainnya sesuai dengan nilai penghasilan rata-rata keluarga yang tercatat oleh PKH.
"Data itu sudah disetujui juga melalui lurah setempat," katanya.
Firman menjelaskan, data-data siswa dalam DTKS tersebut saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Tujuannya, agar penerima program sekolah rakyat sesuai sasaran. Proses verifikasi juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan kategori kondisi status sosial dan kesetaraan kesejahteraan.
"Dari beberapa kali rapat dengan pihak sentra (Budi Perkasa) lebih kurang untuk data siswa di masing-masing 17 kecamatan sudah ada calon siswanya," katanya. (Ara)
