 |
| Ilustrasi PPPK |
PALEMBANG, SP - Ribuan honorer R4 dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Para honorer kategori R4 ini merupakan tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usai melakukan tes PPPK Mei lalu dinyatakan tidak lolos dan formasi tidak tersedia.
Beda halnya dengan R2 (eks K2) dan R3 yang mendapat prioritas karena sudah tercatat dalam database BKN. Sementara kategori R4 masih belum memiliki status resmi dalam sistem nasional.
Kepala BKPSDM Kota Palembang, Yanuarpan, melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Maria Ulfa, mengakui bahwa formasi yang dibuka pada tahap II sebagian besar sudah terisi pada tahap sebelumnya.
"Tahap II ini hanya mengisi sisa formasi dari tahap I. Jadi wajar jika tidak banyak peluang, apalagi bagi yang belum masuk prioritas seperti R4," katanya, Selasa (24/6/2025).
Ulfa mengatakan, keputusan final masih menunggu arahan pemerintah pusat. Selama belum ada regulasi jelas, maka status honorer R4 tetap belum ada kepastian.
"Saat ini kita hanya bisa menunggu, yang jadi prioritas tetap yang sudah terdata resmi di database nasional BKN," katanya.
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (INKA) Kanreg VII BKN, Yuli Novianti, yang menyebut bahwa R4 saat ini berada di posisi 'penampungan' sambil menunggu keputusan dari Kementerian PAN-RB.
"Kategori R4 ini memang masih menunggu regulasi. Belum ada payung hukum jelas yang mengatur mereka bisa diikutsertakan dalam seleksi," katanya.
Kekecewaan pun memuncak di kalangan honorer R4. Banyak yang telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah, namun tetap belum mendapat pengakuan secara administratif.
"Kami ikut seleksi, ikut bimtek, tapi ternyata dari awal sudah tidak ada peluang. Seolah kami hanya formalitas," ujar AS, salah satu peserta R4 yang enggan disebut namanya.
Kini, nasib honorer R4 kembali berada di persimpangan. Tanpa regulasi dari pusat, mereka tetap menjadi bagian dari sistem yang bekerja, tapi belum diakui secara resmi.
Sementara itu, desakan agar pemerintah segera memberi kejelasan soal masa depan R4 semakin kuat. Mereka berharap tak lagi menjadi korban ketidakjelasan regulasi dan hanya diberi harapan kosong tiap tahunnya. (Ara)
