 |
| Gedung BPKAD Kota Palembang (ist) |
PALEMBANG, SP- Dana anggaranPemkot Palembang tahun 2025 untuk kegiatan fisik terancam masuk SILPA sebab berdasarkan data realisasi DJPK Kementerian Keuangan RI per 21 Oktober 2025 anggaran fisik Pemkot Palembang baru terealisasi hanya 58,63 persen sementara kurun waktu masih tersisa 2 bulan lagi. Ironisnya,anggaran masih mengendap untuk pembangunan fisik berkisar sekitar Rp 1,97 triliun.
Angka yang paling mengerikan berada pada pos-pos kunci pembangunan:
Belanja Modal (Pembangunan Fisik): Baru terserap 56.77%. Dengan waktu efektif kurang dari 70 hari, dapat dipastikan proyek-proyek fisik berskala menengah dan besar yang tersisa di tahun 2025 sudah tidak mungkin terlaksana karena terhambat oleh proses lelang yang memakan waktu minimal 2-3 bulan. Harapan masyarakat Palembang akan infrastruktur baru kini tertunda hingga tahun depan.
Belanja Barang dan Jasa: Baru terserap 53.96%. Pos ini merupakan darah operasional pemerintahan. Rendahnya serapan menunjukkan lambatnya pengadaan barang vital, tertundanya layanan publik, dan berlarut-larutnya pembayaran kepada pihak ketiga.
Kritik tajam juga harus dialamatkan pada lambatnya penyaluran dana bantuan sosial. Belanja Hibah, yang seharusnya mengalir ke organisasi dan kelompok masyarakat, baru terealisasi memprihatinkan, hanya 19.35%. Demikian pula dengan pos-pos lain seperti Belanja Lainnya yang hanya terserap 20.07%.
Hal ini bukan lagi masalah administrasi biasa, ini adalah masalah disiplin dan komitmen pembangunan. Dana sudah di kas daerah, tapi Pemkot Palembang membiarkannya 'tidur', ini bisa jadi cerminan hilangnya kesempatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik bagi warga kota Palembang.
Dalam sisa waktu yang sangat sempit, Pemkot Palembang kini dihadapkan pada skenario darurat. Mereka harus beralih fokus total dari pengadaan proyek baru menjadi upaya penyelamatan anggaran yang sudah dicairkan dan mempercepat penyelesaian proyek yang tersisa, guna meminimalisir SiLPA yang diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah anggaran Palembang. (**)
