PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akhirnya memastikan lokasi pembangunan permanen Sekolah Rakyat berada di kawasan Kecamatan Kalidoni. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, setelah Pemkot memperoleh peminjaman aset lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Saat ini, operasional Sekolah Rakyat di Palembang masih memanfaatkan lahan milik Kementerian Sosial yang berada di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial KM 5. Namun, untuk pembangunan permanen, Pemkot Palembang telah mendapatkan lokasi baru dengan luasan sekitar 28 hektare.
“Kita sudah mendapatkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dipinjamkan aset oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru. Lokasinya di dekat Intirub Kalidoni,” ujar Ratu Dewa, Selasa (27/1/2026).
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di Palembang, program ini sempat mengalami kendala karena keterbatasan aset lahan milik Pemkot yang mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Usai pertemuan antara Pemkot Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, permasalahan tersebut akhirnya teratasi. Lahan di Kalidoni nantinya akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat terpadu dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Saat ini, Palembang baru memiliki Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA yang berlokasi di Sentra Budi Perkasa dan baru menampung sekitar 100 siswa yang terbagi dalam empat kelas.
Terkait waktu dimulainya pembangunan sekolah permanen, Ratu Dewa menyebut prosesnya akan dilakukan secepat mungkin. Saat ini, Pemkot dan Pemprov Sumsel masih menyelesaikan tahapan teknis administrasi terkait peminjaman aset.
“Sebelumnya kita kesulitan soal aset dan sempat direncanakan di sekitar Terminal Karya Jaya. Alhamdulillah, setelah pertemuan dengan Pak Gubernur kemarin, kita dipinjamkan aset. Sekarang progresnya masih tahap teknis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, menjelaskan bahwa secara teknis penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang. Sedangkan pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Untuk peserta didik, Raimon menyebut calon siswa Sekolah Rakyat akan direkrut dari keluarga dengan kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Rekrutmen dilakukan melalui sistem pendataan dan koordinasi lintas instansi, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial,” katanya. (Ara)
