PALEMBANG,SP — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Kota Palembang di Ruang Audiensi Sekda, Senin (19/01/2026). Audiensi tersebut membahas dukungan terhadap wacana Wali Kota Palembang terkait pembangunan kantor pemerintahan terpadu.
Ketua Organizing Committee (OC) Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Kota Palembang, Reza, menyampaikan dukungan penuh terhadap gagasan Wali Kota Palembang untuk membangun kantor terpadu sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
Menurut Reza, konsep kantor terpadu dinilai membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses layanan publik, percepatan koordinasi antarinstansi, hingga efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Dengan kantor terpadu, masyarakat tidak lagi dibuat rumit saat mengurus berbagai keperluan administrasi. Semua layanan berada dalam satu kawasan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, aliansi berencana menggelar diskusi publik untuk menyosialisasikan wacana tersebut kepada masyarakat luas.
Diskusi ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, DPRD Kota Palembang, Sekda, Dinas PUPR, Bappeda, akademisi, serta perwakilan masyarakat, mahasiswa, OKP, dan ormas.
Reza menegaskan, wacana pembangunan kantor terpadu dinilai layak untuk disebarluaskan agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang yang akan diperoleh.
Sementara itu, Sekda Aprizal Hasyim menyambut baik dukungan dan inisiatif yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan pemuda tersebut.
Ia menegaskan bahwa Wali Kota Palembang memiliki visi dan misi besar untuk menjadikan Palembang sebagai kota yang berdaya dan sejahtera.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan visi pembangunan kota,” kata Aprizal.
Aprizal juga menegaskan bahwa wacana pembangunan kantor pemerintahan terpadu masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah Kota Palembang, lanjutnya, terbuka terhadap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat.
“Kami sangat mendukung adanya diskusi publik. Ini menjadi ruang penting untuk membedah konsep, menyerap aspirasi, dan menyempurnakan perencanaan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.(ril)
