PALEMBANG,SP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Hari Apriansyah, didampingi Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri, serta dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Dalam rapat itu, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun 2025, terutama menyangkut persoalan pelayanan publik dan efektivitas kinerja OPD.
Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri mengatakan, pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian dari evaluasi legislatif terhadap capaian pemerintah kota agar pembangunan ke depan lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD akan menilai secara menyeluruh kinerja setiap OPD, baik yang dinilai masih kurang optimal maupun yang sudah menunjukkan capaian positif.
“Melalui pembahasan LKPJ ini kita ingin melihat OPD mana yang masih perlu diperbaiki. Kalau ada yang kurang tentu kita beri masukan, kalau sudah baik juga tetap kita dorong agar lebih maksimal lagi ke depan. Legislatif dan eksekutif harus berjalan seiring untuk kemajuan Palembang,” ujarnya.
Sejumlah isu mendasar menjadi perhatian fraksi-fraksi, mulai dari persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan, bangunan tanpa izin, hingga kemacetan lalu lintas di Jalan Kolonel H Burlian yang dinilai memerlukan penanganan lebih serius.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi sorotan. DPRD mencatat adanya peningkatan kasus campak yang cukup signifikan, dari sekitar 70 kasus pada tahun 2025 menjadi 649 kasus hingga awal 2026. Kondisi ini mendorong fraksi-fraksi meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penanganan penyakit menular.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga ikut dibahas, terutama terkait lebih dari 100 ribu peserta yang dinonaktifkan per Februari 2026. DPRD meminta kejelasan langkah pemerintah kota dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat terdampak.
Tak hanya itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian menyusul laporan dugaan keracunan yang terjadi di sejumlah tempat. Dewan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan distribusi makanan agar program tersebut tetap berjalan aman.
Persoalan pengelolaan sampah turut mendapat kritik tajam. Dengan produksi sampah mencapai 1.500 hingga 1.800 ton per hari, DPRD menilai volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih belum maksimal karena masih banyak warga membuang sampah ke sungai.
Di sektor penanggulangan bencana, fraksi-fraksi juga menyoroti kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran. DPRD meminta peningkatan kecepatan respons petugas, sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, serta penyediaan hydrant di titik-titik rawan kebakaran.
“Damkar harus dinilai dari seberapa cepat merespons laporan masyarakat, sekaligus bagaimana program mitigasi kebakaran dijalankan secara berkelanjutan,” menjadi salah satu catatan dalam pandangan fraksi.
Sementara itu, aspek pengelolaan anggaran juga tidak luput dari perhatian. DPRD menyoroti porsi belanja pegawai yang disebut mencapai 40 persen, padahal ketentuan idealnya tidak melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.
Pembahasan LKPJ ini akan berlanjut dalam tahapan berikutnya sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Palembang sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. (Ara)
