CILEGON,SP – Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengapresiasi kelancaraan arus mudik dan balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Banten, saat melakukan kunjungan kerja, Selasa (31/3).
Dalam kunjungan itu, Pemilik sapaan akrab BHS ini, menyoroti sejumlah catatan penting terkait persoalan di lintasan penyeberangan strategis Jawa–Sumatera.
“Saat masyarakat melakukan silaturahmi maupun pariwisata, masyarakat membutuhkan transportasi penyeberangan menuju ke Sumatera, saya melihat cukup lancar dari Jawa ini, dan apresiasi untuk Kementrian Perhubungan , GAPASDAP, dan ASDP, serta Kepolisian, atas keberhasilan di angkutan mudik. Dan saya ingin melihat angkutan balik dari Bakauheni,” ujar BHS.
Namun demikian, BHS mengungkapkan masih adanya persoalan mendasar terkait antrean panjang kendaraan di pelabuhan. Ia menyebut, salah satu penyebab utama adalah keterbatasan jumlah dermaga, yang membuat kapal tidak dapat beroperasi secara optimal.
“Tadi saya sudah banyak diskusi, kenapa terjadi antrian yang begitu panjang, disaat itu tidak semua kapal bisa beroperasi, dari 72 kapal, secara reguler hanya bisa dioperasikan 28 kapal dan 5 kapal untuk beroperasi di dermaga darurat,” katanya.
Menurut Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR-RI ini, keterbatasan tersebut dipicu oleh minimnya jumlah dermaga yang tersedia. Saat ini, Pelabuhan Merak hanya memiliki tujuh dermaga aktif secara reguler.
“Karena kita kurang dermaganya. Saat ini, hanya ada 7 dermaga, yang dimana setiap dermaga beroperasi 4 kapal, berarti ada lebih dari 60% armada tidak dapat dioperasikan disaat situasi padat seperti ini” jelas BHS.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh oleh regulator terkait PT ASDP sebagai fasilitator ( Kepelabuhanan ) dan operator penyeberangan. BHS yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini, meminta PT ASDP Indonesia Ferry bersama Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah konkret.
“Ini butuh satu evaluasi yang mendasar daripada ASDP, perusahaan pelayaran, terutama regulator Ditjen darat dan Ditjen laut Kemenhub untuk segera mengantisipasi kesulitan perusahaan pelayaran ini, untuk bisa beroperasi, kalau misalnya ada penambahan dermaga,” tegasnya.
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini menjelaskan bahwa penambahan dermaga ini akan berdampak signifikan terhadap kapasitas operasional kapal.
“Satu pasang dermaga saja bisa mengantisipasi 4 unit kapal, kalau dua pasang dermaga maka bisa menampung 8 unit kapal yang beroperasi sebagai tambahan. Tentu ini bisa menambah kapasitas dari 28 kapal sekitar 35% kapasitas angkut," ungkap BHS.
Lebih lanjut, ia memproyeksikan peningkatan trafik konsumen penyeberangan akan terus terjadi setiap tahun, seiring pertumbuhan pengguna jasa penyeberangan yang mengalami kenaikan pengguna jasa penyebrangan untuk kendaraan yang saat ini mengalami peningkatan sebesar 10%.
“Bila ASDP setiap tahun mengalami kenaikan sekitar antara 8-12% rata-rata, maka sampai tahun ketiga atau tahun keempat sudah bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan," ujarnya.
Selain itu, BHS juga mengingatkan potensi lonjakan kendaraan akibat tersambungnya jaringan jalan tol di Sumatera yang akan memudahkan dan mempercepat mobilitas masyarakat menuju ke Jawa.
“Tolong diingat, perlu di antisipasi juga terjadinya percepatan akibat dari jalan tol nanti kalau sudah tersambung, ini tentu akan meningkatkan jumlah daripada masyarakat pengguna transportasi penyebrangan,” katanya.
Disamping itu, BHS juga menekankan bahwa angkutan logistik tidak boleh dikorbankan dalam pengaturan arus penyeberangan.
“Angkutan logistik, tidak boleh dikorbankan, karena yang sekarang ini, sebagaimana informasi kendaraan logistik disimpan di rest area, pinggir jalan, hingga di kantong parkir dermaga. Dan mereka bisa menunggu berhari hari. Kalau sampai logistik dihambat, dikhawatirkan perdagangan dan industri ikut terhambat,” tegasnya.
Ia memperingatkan dampak lanjutan dari jika distribusi logistik terganggu akan berdampak terhadap multiplayer economy akibat dari kelangkaan barang dan muncul inflasi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Di akhir pernyataannya, BHS mendesak agar evaluasi segera direalisasikan melalui pembangunan dermaga baru yang aman dan layak untuk menggantikan peran dermaga darurat yang saat ini kurang optimal.
Lebih lanjut BHS mengharapkan evaluasi ini secara cepat untuk direalisasikan dengan penambahan dermaga dan diharapkan di tahun depan sudah terealisasi untuk antisipasi lebaran yang akan datang. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terkait dermaga darurat yaitu Dermaga Laut Ciwandan kurang optimal, hampir bisa dikatakan sebagai dermaga darurat penyebrangan dan mempunyai fasilitas layanan publik yang minim dan sebagai pelabuhan curah yang menampung batu bara, biji besi, dan sebagainya sangat berbahaya untuk kesehatan.
"Dermaga darurat ini tidak bisa ditoleransi terus menerus dan sudah seharusnya ini hanya bisa digunakan untuk emergency di saat dermaga reguler mengalami kepadatan. Dan ini tidak bisa digunakan dalam waktu panjang karena kurang aman, nyaman dan selamat. Maka pembangunan dermaga tambahan reguler harus segera dilakukan agar permasalahan kemacetan di setiap libur lebaran teratasi dengan baik," kata BHS. (Ara)
