PALEMBANG,SP – Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda Kota Palembang (AMMPKP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Palembang, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPRD Kota Palembang segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
Aksi yang berlangsung secara tertib itu diikuti sejumlah mahasiswa dan pemuda yang membawa berbagai spanduk serta poster berisi tuntutan agar lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, Sanusi, mengatakan pihaknya datang untuk menyampaikan aspirasi publik dan meminta adanya langkah konkret dari DPRD Kota Palembang guna memberikan kepastian serta menghindari munculnya spekulasi yang berlarut-larut.
Menurutnya, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pejabat publik, maka DPRD memiliki kewenangan untuk menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan dan penyelidikan secara terbuka.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat. Jika ada dugaan yang berkembang, maka harus ditindaklanjuti secara transparan agar tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah publik,” ujar Sanusi saat menyampaikan orasi.
Dalam aksi tersebut, AMMPKP menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD Kota Palembang. Pertama, meminta DPRD menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan keterlibatan Wakil Wali Kota Palembang dalam penyalahgunaan narkoba.
Kedua, meminta DPRD merekomendasikan pemberhentian kepada Kementerian Dalam Negeri apabila yang bersangkutan terbukti menggunakan narkoba berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, massa juga mendesak dilakukannya tes urine terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Mereka turut meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan tes urine secara menyeluruh, termasuk terhadap Wakil Wali Kota Palembang.
Sanusi menilai langkah tersebut penting untuk menjaga integritas pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.
“Pejabat publik harus menjadi teladan. Karena itu, jika ada keraguan atau dugaan yang berkembang, perlu ada proses yang transparan dan pemeriksaan yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan maupun perwakilan DPRD Kota Palembang terkait tuntutan yang disampaikan oleh AMMPKP. Massa berharap aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. (Ara)
