PALEMBANG,SP – Dinas Pendidikan Kota Palembang mencatat sekitar 900 siswa jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dari jumlah tersebut, sekitar 100 siswa merupakan pelajar SMP, sedangkan mayoritas berasal dari jenjang SD.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Affan Prapanca, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada sekolah yang dianggap favorit, tetapi juga ditemukan di sejumlah sekolah lainnya.
“Totalnya 900-an siswa SD dan SMP yang tidak masuk Dapodik. Di antaranya sekitar 100 siswa SMP, paling banyak SD. Ini tidak hanya terjadi di sekolah favorit, sekolah lain juga ada,” ujar Affan.
Menurutnya, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi agar seluruh siswa yang telah mengikuti proses seleksi dapat memperoleh kejelasan status pendidikan.
Affan menegaskan, Dinas Pendidikan Kota Palembang telah menyiapkan satuan pendidikan dengan kapasitas yang dinilai mencukupi untuk menampung para siswa tersebut.
“Kita sudah menyiapkan tempat, kapasitas satuan pendidikan tidak ada masalah. Saat identifikasi dan verifikasi memang ada batasan-batasan dari Kementerian. Ini yang akan kita usulkan agar mendapatkan relaksasi,” katanya.
Ia menyebut, komunikasi dengan pemerintah pusat diharapkan dapat dilakukan dalam pekan depan. Dinas Pendidikan optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan kementerian.
Affan menjelaskan, pada dasarnya kapasitas SD dan SMP di Kota Palembang masih cukup. Namun, dalam proses verifikasi sebelumnya terdapat anggapan mengenai kesiapan satuan pendidikan yang dinilai belum mencukupi.
“Padahal sebenarnya satuan pendidikan kita siap dan kapasitasnya tersedia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan sejumlah sekolah yang mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) dan daya tampung. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada calon siswa, tetapi juga berimplikasi terhadap jam mengajar guru.
“Sekolah mengurangi rombel, mengurangi daya tampung, yang berimplikasi kepada guru yang kehilangan jam mengajar,” jelas Affan.
Di sisi lain, kondisi belum masuknya ratusan siswa tersebut ke dalam Dapodik menimbulkan kekhawatiran bagi siswa dan orang tua. Mereka khawatir anak-anaknya akan dikeluarkan dari sekolah apabila statusnya belum tercatat dalam sistem.
Dinas Pendidikan Kota Palembang turut mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya angka putus sekolah. Karena itu, Affan menilai sekitar 900 siswa tersebut semestinya dapat dijamin masuk dalam Dapodik, mengingat mereka telah mengikuti dan dinyatakan lolos dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara resmi.
“Seharusnya memang dijamin 900 siswa tersebut masuk Dapodik, karena mereka sudah lolos seleksi SPMB secara resmi. Tinggal kita sinkronisasikan saja agar ini diproses,” katanya.
Terkait persoalan tersebut Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut Pemkot sudah bersurat ke lembaga penjamin mutu pendidikan. Selain itu pihaknya sudah meminta dorongan PGRI dan Dewan Pendidikan Kota Palembang dalam beberapa hari ini ada jalan keluarnya.
"Saya minta peran aktif Dinas Pendidikan, PGRI, dan Dewa Pengawas untuk terus mengupayakan ini sehingga para orang tua tidak khawatir dan siswa tetap sekolah, dan terdaftar di Dapodik," katanya. (Ara)
