 |
| Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Sumarno (foto/net) |
- Dana Kelurahan
PALEMBANG, SP - Bantuan dana untuk setiap kelurahan dari APBN dan 5 persen APBD sudah dicairkan 50 persen dari total Rp38 miliar. Hanya saja Pemerintah Kota Palembang menjanjikan memenuhi aturan penyertaan bantuan itu pada tahun depan.
Diharuskannya pengalokasian 5 persen APBD untuk kelurahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Sumarno mengatakan, saat ini Pemkot Palembang belum bisa mengalokasikan sepenuhnya 5 persen dari APBD.
"Kita baru melakukan penyertaan dana saja sebesar Rp13 miliar, tahun depan baru akan kita penuhi 5 persen. Karena aturan ini baru tahun ini, tadinya akan dianggarkan di APBD-P," katanya.
Sumarno mengatakan, dana untuk 107 kelurahaan ini Rp 38 miliar dari APBN, artinya total setiap kelurahan mendapatkan sekitar Rp352 juta Saat ini dari pusat sudah cair sebesar Rp19 miliar. Sisanya akan dicairkan secara bertahap dari pusat ke Pemerintah Kota Palembang dalam dua minggu kedepan.
"Baru ditransfer oleh pusat 50 persen, kita baru melaporkan ke pusat penyerapan dana penyaluran tahap satu ini pada 16 Agustus lalu. Dua minggu kedepan setelah laporan itu diterima pusat, dana akan diserahkan lagi dan kita teruskan ke kecamatan kemudian kelurahan," jelasnya.
Dana yang cukup fantastis ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh kelurahan diantaranya untuk perbaikan infrastruktur kelurahan. Seperti yang diungkapkan Camat Jakabaring, Romli. Romli mengatakan, dana tersebut dibagi secara merata ke lima kelurahan di Kecamatan Jakabaring.
"Setiap kelurahan mendapatkan dana sekitar Rp352 juta, sebagian sudah masuk, tapi saya tidak hafal angka pastinya, yang menentukan pemerintah kota kita dapat berapa, mungkin dilihat dari kondisi kelurahan," katanya.
Romli mengatakan, setiap kelurahan telah menjabarkan dalam rapat apa saja yang dibutuhkan. Seperti perbaikan jalan, drainase dan sebagainya. "Pengerjaannya tidak melalui tender, tetapi swadaya masyarakat. Jadi masyarakat itu sendiru dan mengerjakan dan mengelola," jelasnya. (Ara)
