 |
OKI, SP - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) menunjuk kader terbaiknya Abdiyanto Fikri, untuk memimpin DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Penyerahan surat keputusan calon Ketua DPRD diterima langsung oleh Abdiyanto sendiri, disela Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) PDIP Sumatera Selatan di Hotel Aston, Palembang, Sabtu (14/9/2019) kemarin.
Penunjukkan Abdiyanto, tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 396/IN/DPP/IX/2019 tertanggal 4 September 2019, bertanda tangan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri beserta Sekjen Hasto Krisyanto.
Sebagaimana surat keputusan tersebut, penugasan terhadap Abdiyanto yang saat ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten OKI, mengemuka beberapa pertimbangan, diantaranya hasil psikotes dari Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), Fit and Proper Test, Usulan DPD PDI Perjuangan Sumsel, serta hasil rapat DPP PDI Perjuangan tanggal 29 Agustus 2019.
Kepada awak media, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten OKI Abdiyanto membenarkan dirinya mendapat mandat berupa SK DPP tersebut. Ia mengaku, siap menjalankan amanah partai, sekaligus memberikan terbaik bagi masyarakat Bende Seguguk dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan.
“Penunjukan saya sebagai ketua DPRD Kabupaten OKI adalah amanah partai sekaligus kepercayaan rakyat terhadap partai. Dengan mengucapkan Bismillah, semoga tanggung jawab besar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten OKI," jelasnya.
Ketua Transparansi Akuntabilitas Publik (TRAP) Kabupaten OKI, Pipin Juniar menyebut penetapan Abdiyanto sebagai calon ketua DPRD dinilainya sudah tepat. Penunjukan tersebut, dinilainya telah memenuhi kriteria pimpinan yang dibutuhkan anggota dewan.
"Pengalaman Abdiyanto sejak puluhan tahun lalu sebagai anggota dewan, ditambah pula sebagai partai pemenang otomati semakin memperkuat citra sebagai partai pembuat keputusan dominan," ungkapnya, di Kayuagung Minggu (15/9/2019).
"Dengan begitu, kekuatan konsolidasi itu bisa diandalkan bila kemudian PDI Perjuangan beserta partai lainnya lebih memilih sebagai oposisi pemerintah, baik secara terbuka maupun hanya bergerak bawah tanah," jelasnya.
Jika memang itu terjadi, otomatis secara tak langsung, langkah eksekutif tidak berjalan mulus. Sebagai partai penguasa parlemen yang memiliki posisi strategis fungsi pengawasan terhadap eksekutif seharusnya dapat berjalan lebih ketat lagi.
"Tentunya kita berharap, keberadaan DPRD bukan saja hanya sebagai stempel pemerintahan saja, tetapi betul-betul menyerap aspirasi masyarakat bawah," tandasnya. (RB)
