 |
PALEMBANG, SP - Menurunkan angka kemiskinan di Kota Palembang menjadi satu digit bukanlah hal yang mustahil. Hal ini akan terwujud jika pemerintah daerah dan stakeholder lainnya berupaya menekan laju urbanisasi dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Air Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nur Hygiawati Rahayu, usai berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Koga Palembang, Kamis (31/10/2019).
Saat ini angka kemiskinan Palembang 10,95 persen dari sebelumnya 11,40 persen. Penurunan angka kemiskinan akan tetap landai jika tidak diiringi dengan upaya yang dimulai dari hal dasar. Sesuai dengan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota Palembang, angka kemiskinan akan tercapai 2023.
"Secara nasional 2030, saya optimis melihat capaian Palembang saat ini. Kita lihat setengahnya saja, saat 2015 lalu angka kemiskinan 12 persen maka 2030 6 persen, capaian itu memang agak berat. Pemerintah harus melihat sektor yang bisa menggerakkan lebih cepat," katanya.
Sektor penggerak agar penurunan angka kemiskinan menjadi lebih cepat tercapai salah satunya pelayanan dasar seperti tercukupinya fasilitas air bersih. Saat ini di Palembang masih banyak warga yang belum teraliri air bersih.
"Air bersih itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup sebuah keluarga, terhindar dari stunting (kurang gizi) hingga akhirnya mendapat pekerjaan yang mumpuni," jelasnya.
Palembang sebagai kota metropolitan tantangan lainnya agar ini tercapai menekan laju urbanisasi dan pelayanan dasar. "Banyak orang berbondong-bondong ingin tinggal di kota, datang dari daerah membuat bangunan di bantaran sungai, jadi kumuh. Pelayanan dasar juga harus ditingkatkan, mulai dari tingkat bawah," katanya.
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya Bappeda Kota Palembang, Syuhada mengatakan, penurunan angka kemiskinan adalah salah satu cara agar tercapainya Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang ditetapkan 2015 lalu.
"Ada 17 indikator kecuali kehidupan bawah laut karena di Palembang tidak ada laut. 16 itu diantaranya mengurangi kesenjangan, infrastruktur, air bersih, tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan dan lainnya," katanya.
"Bagaimnaa indikator SDGs ini menurunkan angka kemiskinan, tidak hanya pemerintah saja tapi BUMN, media dan lainnya. Pembangunan juga harus terukur dengan RPJMD walikota," katanya. (Ara)
