 |
PALEMBANG, SP -
Ratusan massa yang tergabung dalam Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) dan Pemuda
Pancasila menggelar aksi demonstrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang,
di Jalan R Sukamto, 8 Ilir, Kota Palembang, Rabu (11/12).
Massa yang datang menggunakan kendaraan mobil bak terbuka,
dan sejumlah kendaraan roda dua itu tampak, membawa sebuah spanduk besar
bertuliskan ‘BPJS Gagal Wujudkan Jamkestara (Jaminan Kesehatan adalah Hak
Rakyat Semesta)’.
Eka Syahrudin selaku Koordinator Aksi (Korak) dalam
pernyataan sikap tertulisnya menyebutkan, kesehatan adalah hak warga negara,
negara wajib memenuhinya. Untuk urusan jaminan sosial atau jaminan kesehatan,
tak usah jauh-jauh mengadopsi konsep dari luar yang liberal. Indonesia
sejatinya telah mempunyai dasar yang kuat dalam Pancasila dan konstiusi UUD
1945.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Presedium ASB
Rudyanto Pangaribuan mengatakan, BPJS dinilai tidak pro rakyat karena, tidak
sesuai dengan janjinya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat
dengan prinsip gotong royong, malah menambah susah rakyat.
"Bagaimana memberikan jaminan kesehatan untuk rakyat,
jika sudah bayar atas keterlambatan pembayaran terus tidak bisa langsung
dipakai, harus menunggu 40 hari kerja karena keterlambatan. Bagaimana kalau
belum 40 hari saya atau keluarga saya sakit, apa harus menunggu?” kata mantan
Komisioner KPU Kota Palembang dua periode ini.
Masih kata Rudi, BPJS Kesehatan harus dibubarkan dan mesti
hengkang dari Sumatera Selatan (Sumsel), karena dinilainya, justru mencekik
rakyat, dan negara harus mewujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta
(JAMKESRATA) yang menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dengan
standar layanan yang layak.
“Apalagi saya secara pribadi di bulan ini ada auto debet dua
kali di rekening saya untuk pembayaran BPJS ini, kenapa bisa terjadi? Kalau
emang itu ada kesalahan di bank, saya akan demo bank, dan BPJS yang harus
bertanggung jawab,” tegas Rudi pula.
Sementara itu, perwakilan dari Pemuda Pancasila Nursyamsu
menyebutkan, pihaknya juga menuntut dibubarkannya BPJS Kesehatan, dan menolak
sistem asuransi kesehatan yang selama ini dilakukan BPJS Kesehatan, dan
penggantian sistem karena di Sulawesi Selatan saja bisa kenapa di Sumsel tidak
bisa.
BPJS menurutnya, sudah menjadi korporasi dan sudah terjadi
konspirasi yang tidak sehat, apalagi imbuhnya, ditemukan kasus ada satu warga,
12 jam tidak dilayani Rumah Sakit, meski membawa kartu BPJS.
“Kami dari Pemuda Pancasila dan Aktivis Sumsel Bersatu
sebagai element rakyat tegas menyatakan BPJS gagal dan harus dibubarkan. Karena
sebuah lembaga itu dibentuk untuk mengayomi dan memberikan kesejahteraan
rakyat, untuk di pelihara kalau masih defisit setiap tahun, malah mau menaikkan
iurannya yang sampai dua kali lipat kenaikannya.
Kabag Humas BPJS Kota Palembang Hendra Kurniawan mengatakan,
pihaknya akan mengecek, apakah terjadi kekeliruan, apakah pada sistem atau pada
mitra pihaknya, terkait pemotongan iuran atau auto debet di bank-bank yang
bekerjasama dengan pihaknya, telah terjadinya dua kali pemotongan.
“Harapan kami secara keseluruhan dipikirkan secara global,
bahwa jaminan kesehatan masyarakat itu, bisa memberikan rasa aman, ketika
mereka mengobati, yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak lagi mengeluarkan
uang yang cukup besar dalam pengobatan,” jelasnya. (dkd)
