 |
| Ilustrasi (foto/net) |
- Periode
Maret-September 2019
PALEMBANG, SP - Keinginan pemerintah memangkas angka
kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel ) terus menunjukkan hasil
positif. Pada bulan September 2019 misalnya, jumlah masyarakat miskin Sumsel
berkurang sebanyak 6.580 orang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, pada
bulan September 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per
kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Sumsel mencapai
1.067.160 (12,56 persen). Turun sebesar 6.580 orang dibandingkan dengan kondisi
Maret 2019 yang sebesar 1.073.740 orang (12,71 persen) dan turun sebesar 9.240
orang dibandingkan kondisi September 2018 yang sebesar 1.076.400 orang (12,82
persen).
"Hanya dalam waktu enam bulan (Maret-September 2019)
angka kemiskinan Sumsel turun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dari sebelumnya
12,71 persen. Berkurang sebanyak 6.580 orang dari kondisi Maret sebanyak
1.073.740 orang," jelas Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih.
Dijelaskannya, persentase penduduk miskin di daerah
perkotaan pada September 2018 sebesar 13,43 persen turun menjadi 12,19 persen
pada Maret 2019 dan 11,94 persen pada September 2019. Sementara persentase
penduduk miskin di daerah pedesaa tutun
dari 13,05 persen pada September 201i menjadi 13,02 persen pada Maret 2019 dan
12,93 persen pada September 2019.
Dikatakan Endang, peranan kelompok makanan terhadap garis
kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Adapun komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap
garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan di antaranya
adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan
roti kopi dan lainnya. Namun dengan adanya rencana penerapan bea cukai untuk
rokok diharapkan Endang dapat ikut menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.
"Ada tiga poin penting yang harus dilakukan untuk
mengentaskan kemiskinan, pertama harus memperhatikan karakteristik penduduk
miskinnya. Kedua pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan ketiga adalah
pengawasan program. Saat ini mungkin programnya sudah bagus tapi bermasalah di
lapangan. Misal masalah distribusi kemudian penerima. Ini juga jadi PR kita,"tembah
Endang.
Hal lain yang tak kalah penting untuk menurunkan angka
kemiskinan, ungkap Endang, adalah keberlangsungan bantuan sosial. " Karena
kalau kita lihat berbagai progam bantuan sosial memang sangat membantu
penurunan angka kemiskinan. Bisa 5 sampai 6 persen," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel, Rosyidin
Hasan mengatakan, angka kemiskinan Sumsel yang masih dikisaran 12 persen adalah
akumulasi dari inflasi dari 17 kab/kota se Sumsel. Karena itu untuk
menurunkannya perlu upaya dari BPS se-Sumsel untuk aktif seperti BPS Provinsi.
"Kalau kemiskinan kab/kota itu turun pasti kemiskinan Sumsel juga
turun," jelasnya.
Saat ini kata Rosyidin, adanya penurunan sebesar 0,15
persen sudah cukup menggembirakan.
Penurunan ini salah satunya dipengaruhi komoditas beras.
"Makanya saya selalu katakan agar bantuan yang
bersentuhan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat diterima dengan baik.
Agar tidak bermasalah sampai pada bulan yang bersangkutan. Ini harus tepat
sasaran agar yang miskin tidak tetap miskin," jelas Rosyidin.
Bahkan untuk merealisasikan komitmen Gubernur yang ingin
angka kemiskinan menjadi satu digit pihaknya sudah menelurkan program Unit
Ekonomi Produktif (UEP). Ia berharap ini secepatnya berjalan agar penurunan angka kemiskinan
cepat terwujud. (Kar)
