 |
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI H Alex Noerdin saat mengikuti E-Discussion, “Corona Kapan Berakhir” (tinjauan ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan), Rabu (15/4) dengan moderator Markoni Badri yang di gelar oleh Dewan Wilayah (DW) Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), (foto/do)
|
PALEMBANG, SP - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI H Alex Noerdin menyarankan agar diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Prabumulih, menyusulkan telah ditetapkannya kota Nanas itu sebagai zona merah penyebaran Covid-19.
Diakui Alex sebagai daerah perlintasan pemberlakuan PSBB agak sulit diterap di Prabumulih, tapi hal itu harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan syarat ada usulan dari kepala daerahnya.
“DPRD Prabumulih harus mendesak itu, Gubernur juga harus turun tangan mengusulkan PSBB di Prabumulih,” katanya.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, penerapan PSBB untuk Kota Prabumulih adalah pilihan terbaik untuk memutus penyebaran virus corona dikawasan tersebut.
“Jika tidak dikhawatirkan penyebarannya akan meluas ke daerah lain dan ini sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Pada bagian Alex mengatakan DPR RI sudah mengeluarkan strong rekomendation kepada pemerintah untuk segera memberlakukan larangan mudik.
Dia mencontohkan jika warga Jakarta yang jumlahnya 7 juta keluar lalu masuk ke Sumsel maka cukup satu orang saja yang membawa virus corona bisa mengimbas yang lain.
“Saya minta gubernur membantu daerah 17 kabupaten kota untuk menutup semua gerbang masuk di Sumsel, bantu kabupaten kota yang berbatasan, bantu Palembang, OKI, OI dan sebagainya. Ini bukan bicara soal isolasi 14 hari tapi bagaimana mendapingi pemudik yang masuk ke Sumsel yang jumlahnya ratusan,” katanya dalam E-Discussion.
“Corona Kapan Berakhir” (tinjauan ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan), Rabu (15/4) dengan moderator Markoni Badri yang di gelar oleh Dewan Wilayah (DW) Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) .
Menurut mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini Kepala daerahlah yang menentukan hitam putih daerah.
“Jadi baik atau jelek itu di tangan kepala daerah, jadi soal singkronisasi program dengan pusat dan provinsi itu wajib, tidak boleh egois atau menang sendiri atau pintar sendiri, akibatnya, lihatlah Prabumulih sudah zona merah dan semakin meningkat, apalagi istri Wawako Prabumulih sudah kena dan itu gunung es , dipuncaknya saja,” katanya.
Walaupun demikian di kondisi pendemi virus corona, dia berharap masyarakat jangan saling menyalahkan harus bersatu.
“Jangan saling salahkan, saya yakin ini entah kapan selesainya apakah bulan Mei, Juni, ini bisa kita atasi berkat persatuan kita, pemerintah dan rakyat saya yakin Indonesia bisa selamat dari Covid-19,” katanya.
Mantan Gubernur Sumsel dua periode ini menambahkan apa yang disampaikan ini berdasarkan pengalaman di daerah dan bukan asal ngomong saja.
Bahayanya lagi menurut Alex, kalau didaerah tidak ada kapasitas rumah sakit dan dokter minim, sehingga jika kasus virus corona meledak di daerah maka pasti tidak mampu mengatasinya.
“Nanti dulu pemulihan ekonomi, selamatkan rakyat,”katanya.
Ditambah lagi menurutnya, daerah sudah memiliki payung hukum yang bisa mengubah APBD guna untuk biaya penanggulangan Covid-19, dia melihat ada kabupaten di Sumsel sial fiskalnya untuk penganggaran Covid-19 namun ada kabupaten kota yang tidak kuat menanggung anggaran Covid-19.
“Tolong bersabar semuanya sedang menderita, kita mengalami hal-hal tidak enak, tapi bagaimana dengan rakyat kecil, itu yang harus kita fokuskan,” katanya.
Ekonom nasional, Dr Any Setianingrum M.E Sy melihat ada sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi krisis ekonomi hingga kini, walaupun diakuinya Covid-19 bukan penyebab utama krisis ekonomi Indonesia hingga kini.
Faktor tersebut adalah selama bahan impor Indonesia 80 persen terlalu tinggi hal ini diperparah dengan Indonesia tidak memiliki basis industri rakyat yang kuat dan Indonesia tidak memiliki manajemen rantai pemasok.
“Efeknya rupiah terpuruk, harga saham jatuh, kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik, “ katanya.
Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengurangi impor, membangun jaringan pemasok selain itu perlu diantaranya ada sinergitas antara pemerintah dan swasta, pemberian CSR.
“Masalah kebijakan fiskal dan jaring pengaman sosial harus diperkuat melalui subsidi-subsidi, melalui insentip pajak, “ katanya.
Sedangkan A Hafiz SH, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan berharap bagaimana pemerintah mengatasi pengangguran saat ini.
“Jangan sampai selama ini sudah 7 juta penganggur di Indonesia ditambah 2,5 juta pengangguran baru lagi, supaya tidak terjadi pengangguran baru perlu kesadaran dari pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengamankan ini,” katanya.
Markoni Badri Ketua DW PIM Sumsel Kemas Khoirul Mukhlis mengucapkan banyak terima kepada semua pihak yang ikut berpatisipasi dalam diskusi ini, dan dia berjanji akan kembali dilanjutkan diskusi sesi ketiga dengan tema yang berbeda. (do)
