 |
| Ketua DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ramlan Holdan |
PALEMBANG, SP - Ketua DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ramlan Holdan menilai serius atau tidak pemerintah daerah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Sumsel dinilihat dari besaran anggaran untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 itu sendiri.
“Serius atau tidak pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 ini dari intervensi anggaran tidak ada yang lain,” katanya, Sabtu (9/5).
Menurutnya, soal anggaran Covid-19 pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat tanpa persetujuan DPRD bisa dilakukan karena sifatnya darurat.
“Kenapa kita tidak gunakan kekuasaan kita untuk menyelamatkan nyawa orang banyak ini,” katanya.
Selain itu, dia melihat dalam penanganan kasus Covid-19 di Sumsel yang harus segera diatasi soal penanggulanga, penanganan dan dampak ekonominya yang anggarannya harus segera dianggarkan.
“Kalau penanganan, kita yang sudah terpapar ini harus ditangani serius dari tim medis, karena sekarang bukan dokter-dokter rumah sakit yang disasar tapi puskesmas, sementara puskesmas kita tidak siap, kalau puskesmas kita tidak siap, termasuk juga infastruktur yang disiapkan termasuk tim medis juga harus disediakan tempat mereka istirahat,” katanya.
Apalagi, tambahnya, penerapan social distancing yang dianjurkan pemerintah menurutnya yang juga anjuran agama mesti di patuhi semua masyarakat.
“Sisi penerbangan juga berkaitan jalur ekonomi, pertumbuhan kita makin menurun, kalau dari sisi transportasi minim maka perekonomian kita bisa minus,” katanya.
Dia juga melihat setiap negara di dunia memiliki model masing-masing dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.
“Kalau kita tidak siap, bukan tidak mungkin terjadi kekacauan dan terjadinya penjarahan, “ katanya.
Soal dibukanya jalur penerbangan, menurut mantan Anggota DPRD Sumsel ini setiap orang yang akan terbang harus dilakukan rapid test atau swab test dan jangan menerapkan pemeriksaan standar selama ini.
“Rapid test atau swab test itu harus segera dilakukan,” katanya.
Dia berharap, pemerintah Provinsi dan kabupaten kota untuk menganggarkan dana untuk membeli alat test rapid test atau swab test. (DOR)
