Notification

×

Tag Terpopuler

Pandemi, Perjalanan Dinas OPD Palembang 0 Persen

Thursday, June 25, 2020 | Thursday, June 25, 2020 WIB Last Updated 2020-06-25T09:28:35Z
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, (foto/net)
PALEMBANG, SP
- Selama pandemi corona perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Palembang tercatat nol persen atau nihil. Menyusul adanya realokasi anggaran menjadi dana penanganan Covid-19. 

Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa Pemkot melakukan sejumlah penyesuaian anggaran seperti recofusing anggaran semua OPD termasuk anggaran perjalanan dinas yang dipangkas hingga 75 persen. 

"Kita lakukan efisiensi untuk perjalanan dinas para pejabat, sampai saat ini tercatat perjalanan dinas pejabat Pemkot Palembang 0 persen," katanya.

Dewa mengatakan, prioritas untuk sisa anggaran perjalanan dinas sebesar 25 persen hanya untuk pejabat tertinggi, yakni Walikota, Wakil Walikota dan Sekda. "Perjalanan dinas dipangkas 75 persen dalam rangka recofusing untuk penanganan Covid-19," katanya. 

Menurutnya sampai sekarang Apatur Sipil Negara (ASN) belum ada yang melakukan perjalanan dinas, termasuk bagian protokol yang ketahui paling tercatat paling tinggi. 

"Kalaupun ada mendesak itu paling walikota, wakil walikota dan sekda, sedangkan untuk pejabat belum ada," ujarnya.

Meski dilakukan relokasi anggaran, tetapi hal yang mendesak seperti perbaikan jalan masih tetap dilakukan meskipun dengan skala prioritas. 

Diakui Dewa  pemangkasan anggaran itu berdampak langsung terhadap pembangunan hingga 40 persen. 

"Meski demikian jangan sampai lari dari visi misi serta indek kinerja dasar, belanja barang dan jasa diperketat, serta yang sifatnya urgent, sedangkan yang seremonial ditiadakan. Bukan hanya APBD,  APBN juga prihatin," katanya.

Ia tidak menampik jika hal itu terdampak dari pendapatan daerah yang terhambat, seperti dari sisi pajak restoran, hiburan, hotel, dan lainnya."Makanya kita minta 1800 pejabat wajib bayar PBB, kedepan tidak hanya PNS tapi non PNSD. IMB juga akan didorong," katanya. (Ara)


×
Berita Terbaru Update