 |
| Forum Aktivis dan Advokat Sumsel menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (22/9/2020) |
Palembang, SP - Forum Aktivis dan Advokat Sumsel kembali menggelar aksi damai, yang di gelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan , Selasa (22/9/2020).
Setelah melakukan aksi di Mapolda tanggal 17 september lalu, terkait penangkapan Parjio ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, Aksi kali ini menuntut PT Cipta Lestari Sawit terkait izin perusahaan, pajak perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lainnya.
Aksi Aktivis dan Advokat Sumatera Selatan yaitu Ketua National Corruption Watch (NCW) Ruben Al- Khatiri, Direktur Sriwijaya Corruption Watch (SCW) M. Sanusi, Ketua (AMPHIBi) Rubi Indiarta, Ketua (Garda API) Yan Coga, Himpunan Pemuda Nusantara (HPN) Ing suardi, Team Advokad (PEKAT) Sumsel Pandawa.
Dalam orasi nya Mukri dari Sriwijaya Corruption Watch (SCW) mengatakan, "kami menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan dan transparansi di lapangan.
Beberapa poin disampaikan Ruben Alkhatiri Ketua (NCW) dalam aksi damai di kantor gubernur antara lain, Meminta Kepada Gubernur Sumsel Mempertanyakan izin Operasi PT. Cipta Lestari Sawit yang tidak memiliki Sertifikasi ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil dalam hal Legalitas, dan segera untuk menutup seluruh aktifitas PT. Cipta Lestari Sawit Tersebut.
Meminta kepada Gubernur Sumsel dan Dinas Terkait Mempertanyakan dan Menyoalkan tentang Perizinan Perusahaan PT. Cipta Lestari Sawit. Mempertanyakan dan menyoalkan tentang perizinan Perusahaan dan Pajak.
Perusahaan PT. Cipta Lestari Sawit, Serta Melakukan pengemplangan Pajak Plasma sebesar 0,25 % dari mulai tahun 2012. Mempertanyakan tentang Pola Rekrutmen dan Keamanan Pengawal dan Pekerja PT. Cipta Lestari Sawit dalam hal tenaga kerja yang tidak memenuhi Kualifikasi Ketenagakerjaan," bebernya.
Saat di wawancarai Ruby ketua AMPHIBI mengatakan, "Kami minta usut tuntas permasalahan dan izin PT. Cipta Lestari Sawit, serta meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk memanggil dinas-dinas terkait untuk mempertanyakan izin serta yang lain-lain nya," tegasnya.
Sementara Yan Coga ketua (Garda API) mengatakan, Harapan kami di tanggapi oleh pak Gubernur, permasalahan PT. CLS ini. Apalagi terindikasi banyak pelanggaran-pelanggaran, mulai dari izin perusahaan Masalah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Pajak Perusahaannya.
"Alhamdulillah pak Gubernur merespon dan menyambut dengan baik, dan masalah akan di terus kan dengan asisten satu bapak Ahmad Najib, dengan membawa bukti-bukti.
Semoga pak gubernur Bisa menyelesaikan permasalahan ini," Pungkasnya (Ocha).
