 |
| Diskusi Publik, Hoax dan Black Campaign (Foto: Ocha) |
Palembang, SP - Mengenai Pilkada Serentak Desember mendatang menjadi perhatian khusus bagi berbagai kalangan, berbagai upaya dalam kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah tersebut juga terus dilakukan, salah satunya yaitu dalam mengantisipasi adanya ancaman Hoax, Black Campaign serta Corona.
Hal ini diterangkan Founder Ruang Gagasan, Yudi Pebri dalam kegiatan Diskusi Publik mengatakan, dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten terkait Pilkada Serentak 2020 Desember mendatang.
Lihat Juga :
KEPSEK MENGHILANG, Dugaan Korupsi Dana BOS SDN 79 Palembang
“Harapannya, anak-anak muda milenial harus memiliki kesadaran agar jangan sampai dari bagian yang menyebarkan berita Hoax atau black Campaign,” katany, di Omah Kopi, Kamis (3/9/2020)
Menurutnya, Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan dengan kurun waktu yang tidak lama lagi tersebut, diharapkan dapat diisi dengan hal-hal yang berkualitas, bermanfaat dan bermartabat.
Di kalangan milenial, sosialisasi tentang black Campaign atau hoax, sudah cukup lumayan kesadaran terkait menyikapi berita hoax, namun tinggal penjaringan karena masih banyak belum tahu.
“Seperti Muratara itu daerah terpencil, masyarakat masih belum tahu mana yang membedakan berita itu hoax atau black Campaign,” bebernya
Bagindo Togar Sibutar-butar, pengamat politik mengungkapkan, bahwa tema yang diambil sangat menarik dan itu bisa dijadikan warning untuk publik bahwa sekelompok anak muda peduli terhadap upaya black Campaign atau hoax menjelang suasana pelaksanaan Pilkada serentak dan penanganan Covid-19.
“Penerapan protokol kesehatan harus dimulai dari warga dan penyelenggara. Untuk peningkatan imun diri ada dua, yakni istirahat cukup dan pola makan benar,” ungkapnya
Menurutnya, terkait hoax dan black Campaign merupakan tugas Bawaslu dan aparat kepolisian untuk mengawasinya. “Intinya, tim siber harus berjalan untuk meminalisir Berita hoax. Sedangkan, Bawaslu juga harus hati-hati terkait money politik, penggelembungan suara di tingkat TPS sampai KPU kabupaten kota,” pungkasnya. (Ocha)
